Palembang, Palembangsekilan.com — Kota Palembang kembali dikepung banjir setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi hampir serempak di sejumlah titik vital seperti Tanjung Barangan, Perumahan Pemkot Gandus, Banten 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kambang Iwak, Talang Kelapa, Siring Agung, hingga Jalan Demang Lebar Daun. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan menimbulkan keresahan.
Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Setiap hujan turun, bahkan yang intensitasnya tidak terlalu besar, sejumlah wilayah langsung tergenang. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis: apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi persoalan banjir yang jelas-jelas sangat kronis dan Terjadi Berulang ?
Banjir Berulang, Solusi Tak Kunjung Muncul
Warga menilai penanganan banjir masih bersifat reaktif, bukan preventif. Genangan yang muncul dalam hitungan menit menunjukkan bahwa sistem drainase di banyak titik sudah tidak mampu lagi mengalirkan air.
“Sampai kapan kami begini? Hujan bentar, rumah langsung dimasuki air,” kata RA, warga Tanjung Barangan yang rumahnya kembali tergenang. Ia menyebut banjir kali ini lebih cepat masuk daripada biasanya. Minggu (7/12/2025).
Keluhan serupa disampaikan IM, warga Banten 2, yang menyebut bahwa pengecekan saluran air di wilayahnya hanya dilakukan menjelang musim hujan. “Setelah itu ya hilang lagi petugasnya. Padahal masalahnya sudah dari dulu,” ujarnya.
Drainase Tersumbat dan Proyek Tanpa Evaluasi
Salah satu pemicu utama banjir adalah buruknya drainase dan minimnya perawatan berkala. Banyak titik saluran diduga sudah dangkal, dipenuhi lumpur, hingga tertutup sampah.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan jalan dan pemukiman di Palembang dinilai tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Setiap ada pelebaran jalan atau pembangunan baru, saluran air sering kali jadi korban sempit, tidak terhubung, atau bahkan tertutup.
Jika pola pembangunan seperti ini terus berjalan tanpa analisis dampak lingkungan yang serius, Palembang akan semakin rentan terhadap banjir meski curah hujan tidak ekstrem.
Pemkot Harus Berani Akui: Ini Bukan Lagi Genangan, Ini Darurat
Pemerintah Kota Palembang perlu bersikap tegas dan transparan. Tidak cukup hanya menyalahkan curah hujan tinggi atau sampah warga. Banjir di pusat kota termasuk Jalan Jenderal Sudirman dan Demang Lebar Daun adalah bukti bahwa masalah ini struktural, bukan insidental.
Jika titik-titik strategis kota saja bisa tergenang, bagaimana dengan wilayah pinggir kota yang drainasenya jauh lebih buruk?
Kondisi seperti di Kambang Iwak dan Talang Kelapa juga menunjukkan bahwa ikon dan perumahan padat penduduk sama-sama tidak luput dari banjir. Ini menegaskan bahwa manajemen tata air kota sedang dalam kondisi darurat.
Warga Minta Pemkot Bergerak, Bukan Sekadar Mengimbau
Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar retorika atau imbauan buang sampah pada tempatnya.
Mereka menuntut:
- Pemetaan ulang titik rawan banjir yang melibatkan ahli hidrologi.
- Pemeliharaan drainase secara berkala, bukan musiman.
- Evaluasi proyek pembangunan yang berdampak pada aliran air.
- Transparansi anggaran dan progres penanganan banjir.
“Kalau tiap tahun banjir, artinya sistemnya salah. Dan itu harus diakui dulu sebelum diperbaiki,” tegas YN, warga Gandus.
Pemkot Harus Mendengar
Banjir di Palembang bukan hanya soal air menggenang. Ini soal keamanan, kesehatan, ekonomi, hingga martabat kota.
Kota besar yang ingin maju tidak boleh kalah dengan hujan yang turun sebentar. Warga sudah terlalu sering menjadi korban. Mereka menunggu keberanian Pemkot untuk benar-benar hadir, bukan sekadar terlihat.
Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka bukan tidak mungkin status “darurat banjir” akan menjadi label permanen bagi Kota Palembang. Dan itu adalah kegagalan yang sangat mahal.
