PALEMBANG — Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan menyita perhatian serius Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama. Guna memantau perkembangan penanganan di lapangan, Yudha menggelar Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (30/7/2026).
Agenda kunjungan tersebut ditujukan untuk meninjau secara langsung dinamika situasi karhutla sekaligus menyerap laporan komprehensif terkait langkah penanggulangan bencana, utamanya dalam menghadapi puncaknya musim kemarau.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumsel per 29 Juli 2026, akumulasi kejadian karhutla telah mencapai 635 insiden dengan total luas area terdampak menembus 664,87 hektare.
Grafik lonjakan kasus tercatat mengalami kenaikan signifikan seiring berjalannya waktu. Jika pada Januari tidak ditemukan insiden (nihil), kurva kejadian mulai merayap naik pada Februari dengan satu kasus, Maret enam kasus, dan April empat kasus. Memasuki pertengahan tahun, eskalasi meningkat drastis pada Mei dengan 91 kasus, Juni 120 kasus, hingga melonjak tajam menyentuh 413 insiden sepanjang Juli 2026.
Yudha menegaskan bahwa Kunspek ini merupakan bentuk pengawasan melekat DPR RI terhadap efektivitas penanggulangan karhutla di daerah yang kini menunjukkan tren peningkatan akibat dinamika cuaca.
“Jadi kami hari ini kunjungan spesifik anggota DPR RI untuk memantau penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Kita melihat situasinya mulai meningkat karena faktor cuaca. Dari laporan BPBD tadi, memang pada bulan Juli ini hotspot meningkat,” ujar Yudha.
Kendati demikian, Yudha mengapresiasi kesiapsiagaan dan langkah sigap Tim Satgas Karhutla Sumatera Selatan di lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwasanya jika determinasi karhutla terus meluas, dukungan eksternal yang lebih masif sangat krusial untuk memperkuat operasi pemadaman.
Legislator tersebut berkomitmen akan mengawal dan menyuarakan seluruh kebutuhan logistik maupun sarana penanggulangan bencana Sumsel ke tingkat pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah proaktif ini dinilai vital untuk memastikan pemerintah daerah memperoleh topangan armada dan sarana prasarana yang memadai apabila situasi di lapangan memburuk.
“Tim Satgas Karhutla sudah siap. Namun, kalau situasinya berkembang dan semakin meningkat, kemungkinan membutuhkan bantuan tambahan helikopter untuk water bombing. Ini akan kita teruskan ke BNPB,” pungkasnya.(**)
