PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM— Aliansi massa dari Forum Cakar Sriwijaya mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang guna menuntut akuntabilitas atas dugaan kekeliruan hasil uji laboratorium tes urine yang merugikan seorang mantan pekerja di Palembang, Selasa (14/7/2026).
Sebelum memuat audiens di area terbuka, jajaran pengurus Forum Cakar Sriwijaya yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Priman bersama Egis melangsungkan mediasi tertutup dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Frenty, serta perwakilan manajemen RS Permata Palembang.
Proses mediasi berlangsung kondusif dalam pengawalan ketat aparat Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Barat I yang dipimpin langsung oleh Kompol Fauzi, guna menjamin ketertiban serta penyampaian aspirasi sesuai dengan batasan regulasi.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Frenty, mengonfirmasi bahwa otoritas kesehatan setempat mengambil langkah tegas dengan menginisiasi evaluasi komprehensif terhadap RS Permata Palembang selama 3×24 jam. Inspeksi tersebut mencakup audit standar operasional prosedur (SOP) laboratorium, keabsahan metodologi pengujian, hingga tata kelola pelayanan pasien.
“Kapasitas kami adalah pembina dan pengawas fasilitas kesehatan di Kota Palembang. Oleh sebab itu, Dinkes akan melakukan evaluasi mendalam serta pembinaan terukur terhadap manajemen RS Permata,” tegas Frenty.
Langkah ini diambil guna menjamin agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat beroperasi secara presisi, profesional, dan patuh pada regulasi, sekaligus membentengi hak-hak konsumen medis dari potensi malapraktik administratif maupun teknis.
Di sisi lain, jajaran Humas RS Permata Palembang, Duto dan Ulfa, menyatakan bersikap pasif dan menghormati proses audit yang tengah dijalankan Dinas Kesehatan. Pihak rumah sakit memilih enggan berspekulasi dan menunggu hasil evaluasi resmi sebelum menyampaikan klarifikasi publik secara terbuka.
Forum Cakar Sriwijaya mendesak agar proses eksaminasi medis ini bermuara pada kesimpulan yang transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi memulihkan kepastian hak korban yang terdampak oleh dugaan kesalahan diagnosis tes urine tersebut.
Usai mediasi, orasi damai tetap dilangsungkan di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang sebelum massa membubarkan diri secara tertib. Hingga berita ini diturunkan, investigasi medis oleh Dinkes Palembang masih bergulir dan hasilnya diproyeksikan menjadi dasar penentuan sanksi maupun tindakan korektif bagi RS Permata.(Nto)
