JAKARTA, Palembangsekilan.com— Langkah progresif pemerintah untuk menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha perikanan mendapat respons positif dari parlemen. Kebijakan ini menyasar para pelaku usaha yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonnage (GT).
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menilai kebijakan tersebut merupakan stimulus strategis untuk memperkuat sektor produktif nasional. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan mekanisme pelaksanaan agar program ini tepat sasaran dan bebas dari kendala tata kelola.
“Kebijakan energi memang harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jika harga energi dapat dibuat lebih kompetitif untuk sektor produktif dengan mekanisme yang tepat, maka manfaatnya akan memberikan efek yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Mengakselerasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Dewi menjelaskan bahwa intervensi harga BBM yang lebih kompetitif bagi industri perikanan akan memicu eskalasi aktivitas ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional. Pasalnya, dalam struktur biaya produksi sektor kelautan, komponen energi memegang porsi yang sangat signifikan. Rencana ini juga dinilai selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi dan kemandirian pangan.
Catatan Penting Terkait Tata Kelola
Meski memberikan dukungan penuh terhadap visi mulia kebijakan ini, Dewi mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan kesiapan instrumen implementasi di lapangan.
“Kita tentu mendukung tujuannya. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanismenya, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai tujuan kebijakannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan tata kelola,” papar Dewi.
Ia berharap Kementerian ESDM segera bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan skema yang komprehensif, mulai dari jaminan pasokan hingga sistem pengawasan yang rigid.
Sebagai mitranya, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mengawal ketat realisasi kebijakan ini agar berjalan koridor yang semestinya.
“Komisi XII tentu akan melihat kebijakan ini dari aspek energi dan tata kelolanya. Jika mekanismenya disiapkan dengan baik, pasokannya terjamin, distribusinya tepat sasaran, dan pengawasannya kuat, rencana ini dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan energi digunakan untuk mendorong produktivitas sektor strategis nasional,” pungkasnya.(Nto)
