JAKARTA, PALEMBANGSEKILAN.COM – Dinamika besar tengah mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN). Hanya berselang beberapa jam setelah perombakan total jajaran pimpinan oleh Istana Negara, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Gedung Kantor BGN, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) dini hari.
Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 02.00 WIB tersebut berfokus di area lantai dua, termasuk ruang kerja pimpinan BGN. Selama proses sterilisasi dan pengumpulan barang bukti oleh tim penyidik, seluruh karyawan BGN dilaporkan dilarang mendekat atau memasuki area kantor. Pihak Kejagung telah mengonfirmasi kebenaran penggeledahan ini, meski belum merinci detail kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Aksi penegakan hukum ini memicu spekulasi publik karena terjadi tepat setelah keputusan mengejutkan dari Istana Negara pada Selasa (2/6/2026) malam. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Tidak hanya Dadan, dua Wakil Kepala BGN, yakni Brigjen Pol. Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, juga turut diberhentikan dari posisinya.
Kementerian Sekretariat Negara sempat mengonfirmasi bahwa pencopotan mendadak ini didasari oleh masalah kedisiplinan di internal lembaga. Kendati diterpa isu miring dan penggeledahan oleh aparat hukum, pihak Istana menjamin bahwa keberlangsungan program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan terganggu dan tetap berjalan sesuai target.
Untuk mengisi kekosongan pimpinan, Presiden telah menunjuk jajaran baru yang efektif memimpin BGN minggu ini. Jabatan Kepala BGN kini diemban oleh Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN kini dipercayakan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Sebelum gejolak ini terjadi, BGN sendiri tengah menjadi sorotan setelah membekukan 11 dapur satuan pelayanan (SPPG) di Ponorogo karena masalah standarisasi. Pimpinan baru BGN kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan kredibilitas lembaga sekaligus memperketat pengawasan kualitas program pangan nasional di tengah bergulirnya proses hukum. (Nto)
