Palembang, Pscom – Janji Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk membagikan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri hingga awal September 2025 belum juga terealisasi. Program dengan total anggaran Rp84 miliar ini sebelumnya digadang-gadang sebagai bagian dari 100 hari kerja Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Primasalam. Dikutip dari radarcenter.info (13/9/2025).
Pada 28 Juli 2025 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, menyampaikan bahwa pembagian simbolis telah dilakukan. Seremoni tersebut dihadiri langsung Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah di tiga sekolah. Setelah itu, distribusi massal dijadwalkan merata ke 249 SD dan 61 SMP negeri di seluruh Kota Palembang. Namun rencana itu tidak kunjung terealisasi hingga saat ini.
Keterlambatan distribusi seragam gratis membuat banyak orang tua siswa kecewa. Mereka berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan di awal tahun ajaran baru. “Kami menunggu kepastian. Anak-anak sudah sekolah tanpa seragam baru, sementara janji pemerintah belum ditepati,” keluh salah seorang wali murid.
Di tengah penundaan, publik juga dikejutkan oleh beredarnya sebuah flayer dari aktivis Hantu Sumsel yang menyebutkan adanya rencana aksi di Kejaksaan Agung RI pada 17 September mendatang. Aksi tersebut menyoroti dugaan gratifikasi Rp12 miliar dalam pengadaan perlengkapan sekolah. Walau isu itu belum terbukti secara resmi terkait langsung dengan program seragam, kabar tersebut memicu tanda tanya besar soal transparansi dan komitmen pemerintah kota.
Keterlambatan realisasi sekaligus munculnya isu dugaan gratifikasi semakin menambah tekanan moral kepada Pemkot Palembang. Publik mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menepati janji politik yang pernah digembar-gemborkan.
Kritik membangun, Pemkot harus lebih transparan dalam menyampaikan perkembangan program. Jika ada kendala administrasi atau hukum, masyarakat berhak tahu. Pemerintah juga disarankan menyusun timeline baru yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif. Selain itu, pengawasan internal harus diperketat untuk memastikan anggaran sebesar Rp84 miliar benar-benar tersalurkan sesuai tujuan.
Pada akhirnya, masyarakat menunggu kejelasan: apakah seragam gratis benar-benar akan disalurkan, atau justru berakhir di meja penyidik. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan terbuka, demi menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen nyata pada pendidikan.
