PPK Diduga Tak Main Sendiri, HAMASS Minta Bareskrim Kejar Dugaan Aktor Intelektual “MRL” Pada Kasus Kolam Retensi Simpang Bandara di Dinas PUPR Palembang

JAKARTA, PALEMBANGSEKILAN.COM — Himpunan Aktivis Muda Sumatera Selatan (HAMASS) berencana mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Rabu, 18 November 2026. Aksi penyampaian aspirasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum HAMASS, Rahmat Hidayat, SE.

Kedatangan HAMASS ke Mabes Polri bertujuan meminta Bareskrim Polri agar memerintahkan Penyidik Subdit III Tipikor Polda Sumatera Selatan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dan segera menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan kolam retensi Simpang Bandara, Kota Palembang.

Dalam tuntutannya, HAMASS mendesak penyidik untuk mengusut dugaan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Kota Palembang berinisial “MRL”. Sosok berinisial MRL tersebut diduga merupakan aktor intelektual di balik dugaan penggelembungan harga (mark-up) pada proyek tersebut.

HAMASS menilai penyidik perlu bersikap jeli dalam mengembangkan penyidikan perkara ini. Menurut mereka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka diduga tidak mungkin menjalankan praktik tersebut seorang diri tanpa adanya dugaan keterlibatan pihak lain.

Duduk Perkara Kasus Kolam Retensi Simpang Bandara

Sebagaimana diketahui, kasus yang menjadi sorotan HAMASS ini merupakan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan rawa seluas 44.000 meter persegi untuk pembangunan kolam retensi di kawasan Jalan Noerdin Pandji, Simpang Bandara, Kecamatan Sukarami, Palembang, pada tahun anggaran 2020–2022.

Baru-baru ini, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan PPK proyek berinisial EI (Eni Antalusi).

Dalam konstruksi perkara yang diungkap kepolisian, lahan rawa tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota Palembang dengan harga kesepakatan mencapai Rp995 ribu per meter persegi. Namun pada realisasinya, pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan diduga jauh di bawah nilai tersebut, yakni berkisar Rp250 ribu per meter persegi, bahkan sebagian pemilik lahan disebut hanya menerima sekitar Rp50 ribu hingga Rp55 ribu per meter persegi.

Baca Juga :  Camat Seberang Ulu II Arya Andriana, Kenang Jasa Guru: Pelita dalam Kegelapan Bagi Generasi Muda

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel, dugaan mark-up dalam pembebasan lahan tersebut ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara secara total (total loss) mencapai Rp39,8 miliar. Hingga kini, pihak Polda Sumsel sendiri menyatakan masih terus melakukan pengembangan penyidikan guna menelusuri kemungkinan adanya tersangka lain dalam pusaran kasus tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *