PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Di tengah dinamika kebijakan dan tantangan administratif yang berkembang, Bupati PALI Asgianto, ST, mengambil langkah konkret dengan melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Jakarta.
Langkah tersebut bukan sekadar agenda perjalanan dinas formal, melainkan ikhtiar serius pemerintah daerah untuk menjemput solusi terbaik demi keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat PALI. Bupati Asgianto menegaskan bahwa persoalan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terhambat oleh kendala teknis maupun administratif.
Dalam lawatan tersebut, Bupati Asgianto didampingi oleh jajaran strategis Pemerintah Kabupaten PALI, yakni Asisten I H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., M.Si., Kepala Bappeda Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., Kepala BPKAD Anita Mariani, S.E., M.M., Ak., CA., Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kazrin Faruk, SKM., MM., serta Kepala Diskominfostaper H. Imansyah, S.E., M.M. Turut hadir pula unsur legislatif, yakni Ketua DPRD Kabupaten PALI H. Ubaidillah, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Firdaus Hasbullah, SH., MH., yang semakin menegaskan soliditas dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Pusat dilakukan guna menyelaraskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang ada, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat PALI dapat terus berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen penuh agar warga tidak menjadi korban dari persoalan administrasi maupun perbedaan pemahaman kebijakan.
Bupati Asgianto menegaskan bahwa pembangunan daerah bukanlah pekerjaan instan. Setiap kebijakan membutuhkan proses, kehati-hatian, koordinasi lintas sektor, serta kesabaran seluruh pihak.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus bekerja, berikhtiar, dan mencari solusi terbaik agar hak-hak masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap terpenuhi,” tegas Bupati. (22/1/2026)
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI, Bupati Asgianto juga menegaskan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Silakan datang ke rumah sakit, seluruh masyarakat tetap dilayani berobat gratis. Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan dan validasi data penerima. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat agar tidak terjadi data ganda,” ujarnya.
Penataan dan validasi data tersebut dipandang sebagai bagian penting dari upaya perbaikan sistem, guna memastikan bantuan dan layanan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
Sejalan dengan langkah pemerintah daerah, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemangku Adat Kabupaten PALI, Rahman Mahmud, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persaudaraan.
“Mari kita tetap akur, sabar, dan saling menguatkan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya menebar kebencian dan tidak menawarkan solusi,” pesannya.
Rahman Mahmud menilai penting bagi masyarakat untuk bersikap cerdas dalam menyaring informasi, mengingat maraknya narasi yang kerap dipelintir dan dijadikan alat untuk menebar keresahan. Ia menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, namun harus disampaikan secara beretika, berbasis data, dan dilandasi niat baik demi kemajuan Kabupaten PALI.
Menutup pernyataannya, Rahman Mahmud menegaskan bahwa langkah koordinasi langsung ke pemerintah pusat merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Perlu kita ketahui bahwa membangun daerah membutuhkan waktu, sinergi, dan kepercayaan bersama. Pemerintah berharap masyarakat PALI tetap tenang, cerdas dalam menyaring informasi, serta mendukung langkah-langkah konstruktif yang sedang ditempuh. Sebab, kemajuan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil dari kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya,” tutup Rahman.
