Palembang, Pscom – Suasana tegang terjadi di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan, Kamis (18/9/2025). Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Sumsel Bersatu (KASB) mendesak agar dugaan korupsi yang menyeret nama pejabat Disnakertrans Sumsel segera dituntaskan.
Aksi ini dipicu oleh mencuatnya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan oknum Plt. Kadisnakertrans maupun Sekdisnakertrans. Massa menilai kasus tersebut tak bisa dibiarkan karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Koordinator aksi, Iqbal Tawakal, menyampaikan bahwa pihaknya membawa tuntutan serius atas adanya indikasi kecurangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang.
“Hal ini terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang,” ujarnya lantang dikutip dari palembangekspres
Iqbal menegaskan, terdapat dugaan praktik manipulasi terhadap spesifikasi barang hingga mark up harga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Sehingga kita menduga telah terjadi penganggaran ganda terhadap proyek tersebut, dimana PDAM Tirta Musi menarik dana dari masyarakat selaku calon pelanggan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya anggaran ganda yang diduga dimainkan oleh pihak PDAM Tirta Musi.
“Bahkan pihak PDAM Tirta Musi diduga telah memasukkan anggaran pelaksanaan proyek dalam anggaran mereka,” bebernya.
Namun, yang lebih disesalkan, menurut Iqbal, adalah sikap Disnakertrans Sumsel yang dianggap tidak transparan. Padahal, pihak pelapor sudah menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan laporan, bahkan dua kali melayangkan surat resmi.
“Sehingga sebagai wujud niat baik pihak pelapor, maka persoalan penemuan ini, pihak Disnakertrans Sumsel yang menyatakan akan memfasilitasi pertemuan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Sayangnya, harapan itu pupus. Alih-alih ada tindak lanjut, justru persoalan dianggap selesai tanpa penjelasan yang jelas.
“Dalam pertemuan itu, belum ada penjelasan yang dianggap clear dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga pelapor tidak mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari Disnakertrans Sumsel untuk masalah itu,” tegasnya.
Iqbal pun kembali mengingatkan, laporan ini bukan kali pertama mereka sampaikan. Namun sampai hari ini, belum ada satu pun tanggapan resmi dari pihak Disnakertrans Sumsel.
“Kita ketahui bahwa pihak pelapor telah melayangkan surat ke-2 untuk masalah tersebut tapi tidak ada tanggapan sama sekali,” bebernya lagi.
Menurutnya, hal itu jelas mengindikasikan kurangnya transparansi dan membuka ruang munculnya prasangka di tengah masyarakat.
“Untuk itu kita menuntut adanya transparansi terhadap tindak lanjut penanganan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran tersebut,” jelasnya.
Dengan penuh tekanan, ia menutup pernyataannya di hadapan massa yang berteriak lantang.
“Tidak hanya itu juga terkait laporan indikasi tindak korupsi pengadaan,” serunya.
