Prabumulih, Pscom – Polemik pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, berubah menjadi drama politik lokal yang mengejutkan. Alih-alih meredam isu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, justru tersandung oleh klarifikasinya sendiri yang dinilai kontradiktif dan memicu gelombang kecurigaan publik.
Awalnya, publik digegerkan oleh kabar pemindahan Roni dari jabatannya. Video perpisahan penuh haru yang diunggah akun resmi Instagram SMPN 1 Prabumulih, lengkap dengan caption yang menandai perpisahan menuju “tempat baru”, menjadi bukti digital yang sulit dibantah. Ditambah lagi, Roni sendiri mengakui telah menjalani serah terima jabatan (sertijab).
Tak berhenti di sana, pernyataan resmi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih, Darmadi, semakin menguatkan isu. Ia menegaskan bahwa mutasi terhadap Roni memang sudah dilakukan.
Namun, Wali Kota Arlan justru mengklaim hal tersebut sebagai kabar bohong. “Itu hoaks, saya belum memindahkan. Hanya menegur Pak Roni karena ada masalah di sekolah yang membuat anak-anak tidak nyaman. Guru yang bermasalah sudah kita pindahkan,” tegasnya, Selasa (16/9/2025).
Sayangnya, klaim “hoaks” ini justru menjadi bumerang. Pernyataannya bertolak belakang dengan bukti-bukti yang sudah beredar, membuat publik menilai sang wali kota terjebak dalam pernyataannya sendiri. Alih-alih menyelamatkan situasi, klarifikasi tersebut dianggap memperkeruh suasana dan memojokkan posisinya di hadapan masyarakat.
Kini, kontroversi pencopotan kepsek SMPN 1 Prabumulih memasuki fase baru yang kian panas. Publik mempertanyakan, apakah benar terjadi kesalahpahaman komunikasi, atau justru ada upaya menutup-nutupi fakta sebenarnya?
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa setiap kata pejabat publik adalah cermin kredibilitas. Satu klarifikasi yang tak konsisten dapat mengubah simpati menjadi sorotan tajam. Drama mutasi kepsek ini pun bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka.
