Opini Oleh: Palembangsekilan
Palembang, Pscom – kota yang kita cintai bersama, kembali tercoreng dengan aroma busuk korupsi. Belum lama publik dikejutkan dengan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas protokol senilai Rp1,2 miliar, kini muncul lagi perkara lebih besar dugaan penyimpangan pada 131 proyek di Dinas Perkimtan Palembang. Dua kasus ini bukan hanya catatan hitam hukum, tetapi juga gambaran nyata bahwa ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai warga sekaligus bagian dari media, kami menilai praktik korupsi semacam ini ibarat penyakit yang menggerogoti tubuh birokrasi. Ia membuat pembangunan tersendat, pelayanan publik macet, dan kepercayaan rakyat hancur. Yang lebih ironis, pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru berperan sebagai aktor utama dalam merampas hak masyarakat.
Namun kritik ini bukan sekadar untuk menunjuk kesalahan. Kami ingin menegaskan bahwa masih ada jalan keluar, selama pemerintah berani melakukan pembenahan serius. Pertama, transparansi pengelolaan anggaran harus jadi komitmen utama. Semua kegiatan, terutama proyek pembangunan, wajib bisa diakses publik, mulai dari tender hingga laporan realisasi. Kedua, pengawasan internal jangan hanya formalitas. Inspektorat daerah harus berani dan independen, bukan sekadar “stempel” administrasi. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu diperkuat, agar publik ikut terlibat dalam mengawasi setiap rupiah uang rakyat.
Media, sebagai pilar demokrasi keempat, akan terus menjalankan fungsi kontrol. Tugas kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan, mengkritisi, dan memastikan pejabat tidak sembrono dalam menjalankan amanah. Sebab, uang yang dikorupsi bukanlah milik pribadi, melainkan hak rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk pembangunan, sekolah, jalan, hingga pelayanan kesehatan.
Kota Palembang membutuhkan pejabat bersih, bukan sekadar pintar beretorika. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal utama bagi pemerintah untuk membangun. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan integritas.
