PALEMBANG, PSCOM– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang menewaskan seorang abang ojek online (Ojol) dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis malam (28/8/2025). Peristiwa tragis itu terjadi saat oknum aparat menggunakan mobil rantis hingga melindas korban, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menyebut peristiwa ini sebagai tindakan biadab yang mencederai nilai kemanusiaan dan merusak marwah reformasi.
“Tindakan biadab aparat kepolisian harus ditindak tegas. Segera copot dan berikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Tidak boleh ada impunitas bagi aparat pelanggar hukum,” tegas Firdaus Hasbullah di Palembang, Jumat (29/8/2025).
Ia juga mendukung penuh desakan Aktivis 98 agar kasus ini diusut secara tuntas. Menurutnya, tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi seluruh unsur pimpinan yang gagal mengendalikan situasi juga harus bertanggung jawab.
“Tindakan brutal aparat sudah menodai cita-cita reformasi dan kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional serta dilindungi undang-undang,” lanjut Firdaus Hasbullah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD PALI.
Lebih jauh, DPW PGK Sumsel menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, karena dinilai lalai hingga terjadi tragedi yang merenggut nyawa rakyat kecil.
Sementara itu, Bendahara PGK Sumsel, Rahmad Sahid, menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama rakyat dan keluarga korban dalam memperjuangkan keadilan.
“Kematian seorang abang Ojol akibat tindakan brutal aparat adalah luka bagi kita semua. Presiden harus segera turun tangan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kami di PGK Sumsel akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” ujar Rahmad Sahid Putra dari Bupati PALI 2 Periorde.
PGK Sumsel menilai tragedi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar segera mereformasi institusi kepolisian, mengembalikan fungsinya sebagai pelindung rakyat, bukan sebaliknya menjadi ancaman bagi warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.
