PALEMBANG, PSCOM- Dunia pendidikan Sumatera Selatan kembali diguncang isu mencengangkan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SMKN 4 Palembang mencuat ke permukaan, menyeret nama baik sekolah ke pusaran sorotan publik.
Modus pungli itu disebut-sebut mencakup pungutan untuk asuransi, tes urine, hingga tes kesehatan. Jumlahnya tak main-main, total mencapai Rp950 ribu per siswa. Angka fantastis ini sontak menimbulkan kegaduhan di kalangan orang tua murid dan pemerhati pendidikan.
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Disdik Sumsel) langsung bereaksi cepat. Mereka berjanji tak akan tinggal diam menghadapi isu serius yang merusak citra dunia pendidikan.
“Kami akan memanggil Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, tim dari Disdik akan melakukan investigasi langsung ke lapangan,” tegas Kepala Bidang SMK Disdik Sumsel, Andi Bobby Wahyudi, saat dikonfirmasi. Kamis (21/8/2025).
Tak berhenti di situ, Bobby memastikan bahwa lingkaran investigasi akan melebar. Sejumlah guru dan siswa juga akan dimintai keterangan untuk membongkar tabir dugaan pungli ini.
“Jika hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran, maka sanksi administratif hingga mutasi akan diberikan. Kami tidak akan mentolerir pungli dalam bentuk apa pun,” ujarnya dengan nada tegas.
Bobby mengingatkan bahwa larangan pungli sudah lama disuarakan. Bahkan, Disdik Sumsel telah mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar tidak sekali pun melakukan pungutan liar.
“Kami sudah menyosialisasikan aturan terkait larangan pungli melalui masing-masing bidang. Untuk itu kami imbau agar seluruh tenaga pendidik mematuhinya,” tambahnya.
Meski isu ini semakin memanas, pihak Kepala SMKN 4 Palembang hingga berita ini diturunkan masih bungkam. Diamnya pihak sekolah justru mempertebal tanda tanya apakah benar ada praktik pungli yang merugikan siswa, atau sekadar isu yang digoreng pihak tertentu?
Satu hal yang pasti, publik kini menanti dengan was-was hasil investigasi resmi dari Disdik Sumsel. Jika benar terbukti, maka kasus ini bisa menjadi preseden hitam bagi dunia pendidikan Sumsel dan memberi pelajaran keras bagi oknum-oknum yang mencoba memperdagangkan kewenangan.
