PALEMBANG, Palembangsekilan.com– Dunia pendidikan kembali tercoreng. Sebuah video yang menampilkan aksi kepala sekolah di salah satu SD Negeri di Palembang memarahi petugas kebersihan (OB) secara kasar viral di media sosial. Aksi itu memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak.
Tak hanya diduga melakukan kekerasan verbal, kepala sekolah tersebut juga kini tengah disorot atas dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemimpin atau Penguasa?
Sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs H Syaiful Padli, ST, MM. Ia menegaskan pentingnya kepala sekolah sebagai sosok panutan, bukan pemegang kuasa yang bertindak semaunya.
“Kepala sekolah seharusnya menjadi pengayom, bukan malah bersikap seperti penguasa. Ini bisa jadi terjadi karena terlalu lama menjabat di satu tempat. Sudah saatnya ada penyegaran,” ujar Syaiful saat menyerahkan bantuan PIP, Selasa 6 Agustus 2025.
Politisi PKS itu mendesak Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk mengambil langkah objektif dan adil.
“Kami ingin agar Dinas Pendidikan bersikap netral dan objektif. Tidak boleh ada keberpihakan. Ini juga jadi pengingat bagi seluruh kepala sekolah agar dalam mendidik, memimpin, dan membina, tetap mengedepankan etika dan cara-cara elegan,” tegasnya.
Inspektorat Turun Tangan: Bukan Hanya Kekerasan Verbal
Tak lama setelah video viral, Inspektorat Kota Palembang bertindak cepat. Hasil investigasi mereka mengungkap fakta yang lebih mengejutkan.
“Benar, selain kekerasan verbal, kami juga menemukan indikasi pemotongan dana BOS dan pengangkatan tenaga honorer yang tidak tercatat secara administratif,” ungkap Kepala Inspektorat, Jamiah Haryanti, SH, MH, Selasa (6/8/2025).
Jamiah menyebutkan bahwa kepala sekolah bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Namun, menurutnya, permintaan maaf tidak serta merta menghapus tanggung jawab moral dan administratif yang melekat pada jabatan kepala sekolah.
“Sekolah bukan tempat menekan, tapi tempat mendidik. Ketegasan boleh, tapi harus tetap beretika. Kepala sekolah itu seharusnya menjadi teladan, bukan sumber ketakutan,” tegas Jamiah.
Evaluasi Total dan Teguran Keras
Dengan berbagai temuan tersebut, publik kini menuntut ketegasan dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Palembang. Kasus ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi kepemimpinan sekolah, terutama terkait integritas dan nilai-nilai keteladanan.
