Putusan Saidin-Merza Belum Inkrah! Kuasa Hukum Fauzi Sentil Narasi “Mencuri di Tanah Sendiri”

OKU, PALEMBANGSEKILAN.COM – Polemik putusan perkara pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang menjerat Saidin dan Merza tampaknya belum berujung.

Bahkan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Baturaja belakangan kembali diseret ke dalam pemberitaan terkait persoalan replanting KUD sebuah perusahaan perkebunan sawit swasta di Kabupaten OKU.

Situasi ini memantik perhatian Saiful Mizan, SH, MH. Kuasa hukum Fauzi, selaku pelapor sekaligus saksi korban dalam perkara tersebut. Dia merasa perlu meluruskan sejumlah hal, agar pemberitaan yang berkembang tidak memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.

Menurut Saiful, ada satu hal mendasar yang perlu dipahami publik. Bahwa putusan PN Baturaja Nomor 346/Pid.B/2026/PN Bta terhadap terdakwa Saidin dan Merza belum berkekuatan hukum tetap alias belum inkrah.

Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Palembang.

Bahkan, perkara banding tersebut telah terdaftar dengan Nomor 788/PID/2026/PT.PLG dan kini masih menunggu putusan.

“Kita tunggu saja hasil putusannya nanti dari PT Palembang,” ujar Jimbo, sapaan akrab Saiful Mizan.

Namun, ada hal lain yang menurutnya tak kalah penting untuk digarisbawahi. Jangan sampai putusan tersebut dijadikan pembenaran atas narasi bahwa seseorang boleh mencuri karena merasa berada di tanah sendiri.

Jimbol menegaskan, dalam putusan PN Baturaja, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, yakni pencurian tandan buah sawit.

“Dalam putusan PN Baturaja jelas bahwa kedua terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam hal ini mencuri tandan buah sawit,” tegasnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar pemberitaan yang mengulas perkara Saidin dan Merza tidak ditafsirkan secara serampangan.

Terlebih jika kemudian dijadikan semacam pembenaran atau pintu masuk bagi pihak-pihak lain untuk melakukan tindakan serupa di areal perkebunan.

Baca Juga :  Relawan Banjir Aceh Diduga Dipalak Oknum Dishub di Palembang, Perjalanan Kemanusiaan Berubah Mencekam

Menurutnya, persoalan replanting KUD dan perkara pidana pencurian TBS merupakan hal yang tidak semestinya dicampuradukkan hingga melahirkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya warga Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang, dan wilayah sekitarnya, agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berkembang.

Jangan sampai perbedaan tafsir atas suatu putusan justru memicu tindakan yang berujung pada persoalan hukum baru.

“Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kita tunggu putusan di PT Palembang,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *