Muara Enim, Palembangsekilan.com -Gelombang aspirasi masyarakat terkait keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan sumber daya pertambangan kian menguat di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebagai wadah konsolidasi, sejumlah organisasi, koperasi, dan elemen masyarakat secara resmi mendirikan Posko Aksi Damai Perjuangan Koperasi, Organisasi, dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan dokumentasi di lapangan, tampak warga berkumpul di posko yang dihiasi spanduk memuat identitas organisasi serta deretan tuntutan aksi, diiringi logistik bantuan yang tersusun di sekitar lokasi. Aksi kolektif ini digerakkan oleh tujuh aliansi strategis, yakni KOPSBARA, GENCAR, DPC GRIB JAYA, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO, dan BPAN LAI, di bawah satu panji slogan: “Bersatu Memperjuangkan Hak, Demi Kesejahteraan Rakyat Muara Enim.”
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Muara Enim, Azuar Anas, S.Pd., memaparkan pokok-pokok pikiran yang menjadi fondasi gerakan tersebut. Aspirasi ini secara resmi dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, DPRD, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), serta seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang beroperasi di bumi Muara Enim.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Senin (9/11/2026), terdapat tujuh poin krusial yang diperjuangkan:
Rekomendasi Prioritas Koperasi Lokal: Meminta pemerintah memberikan rekomendasi prioritas bagi koperasi lokal, khususnya KOPSBARA, agar memperoleh ruang serta kesempatan nyata dalam aktivitas ekonomi sektor pertambangan.
Kewajiban Kemitraan Strategis: Mewajibkan seluruh pemegang IUP dan IUPK untuk bermitra dengan koperasi lokal, memastikan kehadiran korporasi turut mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.
Kepastian Hukum Lahan: Mendesak Pemkab dan DPRD Muara Enim untuk menjamin kepastian hukum atas pengelolaan, pengusahaan, serta pemanfaatan lahan agar warga lokal memiliki kejelasan hak ekonomi di tanah kelahiran mereka.
Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi: Menuntut PT Bukit Asam Tbk. beserta seluruh perusahaan tambang untuk transparan dan bertanggung jawab penuh terhadap dampak operasional di wilayah sekitar tambang.
Sanksi Tegas Pencabutan Izin: Meminta Pemkab Muara Enim mengambil sikap tegas dengan merekomendasikan pencabutan izin kepada pemerintah pusat atau kementerian terkait bagi perusahaan yang secara sengaja mengabaikan kemitraan dengan koperasi lokal.
Hak Mengelola Tanah Sendiri: Menuntut hak asasi ekonomi agar masyarakat Muara Enim diberi kesempatan langsung melakukan aktivitas pertambangan di tanahnya sendiri.
Penghentian Kriminalisasi Warga: Menuntut dihentikannya segala bentuk penindakan dan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan rakyat.
Rangkaian tuntutan ini merefleksikan persoalan yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar kemitraan koperasi; ia menyangkut kedaulatan atas lahan, transparansi korporasi, keadilan ekonomi, hingga perlindungan hukum bagi warga penambang. Khusus untuk tuntutan pencabutan IUP, realisasinya tentu bersandar pada kewenangan pemerintah pusat serta regulasi perizinan yang berlaku.
Kendati membawa tuntutan yang tegas, gerakan ini dikemas melalui pendekatan aksi damai. Posko perjuangan bertransformasi menjadi simpul konsolidasi moral bagi masyarakat yang mendambakan keadilan distributif atas kekayaan alam daerahnya.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, DPRD, PT Bukit Asam Tbk., dan para pemegang konsesi tambang lainnya. Substansi persoalan telah bergeser dari sekadar teknis eksploitasi menuju pertanyaan fundamental: sejauh mana masyarakat tempatan benar-benar menikmati buah kemakmuran dari bumi yang mereka pijak?
