Palembang — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang melakukan penempelan stiker dan spanduk peringatan pada gedung Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) serta Sekolah IGM. Tindakan tegas ini diambil lantaran Yayasan IGM yang menaungi lembaga pendidikan tersebut dinilai menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan total mencapai Rp2,33 miliar.
Berdasarkan data Bapenda, tunggakan tersebut terbagi atas dua lokasi, yakni kampus UIGM di Jalan Jenderal Sudirman sebesar Rp155,4 juta untuk periode 2023–2026, serta kompleks Sekolah IGM di Jalan Kolonel H. Burlian sebesar Rp2,18 miliar untuk periode 2019–2026. Angka-angka ini sudah diakumulasikan bersama denda administrasi yang berjalan.
Menanggapi langkah penagihan dari Pemerintah Kota Palembang tersebut, Founder Yayasan IGM, Marzuki Alie, angkat bicara. Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah dan langsung melayangkan kritik keras terkait kebijakan penarikan pajak terhadap institusi pendidikan.
Marzuki Alie mempertanyakan dasar hukum pengenaan PBB terhadap aset-aset milik IGM. Menurutnya, lembaga pendidikan yang ia pimpin bersifat nirlaba dan menjalankan fungsi sosial, kemanusiaan, serta pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia merujuk pada undang-undang yang menyebutkan bahwa objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, seharusnya dikecualikan dari objek PBB.
Sebelum pemasangan atribut peringatan dilakukan, Pemkot Palembang mengklaim telah melayangkan surat pemberitahuan hingga undangan mediasi melalui Bidang Datun Kejari Palembang. Namun, pihak yayasan dilaporkan tidak menghadiri undangan tersebut hingga akhirnya dilakukan tindakan penagihan secara terbuka di lapangan.
