PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM – Kasus penemuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, baru-baru ini kembali membuka mata publik terhadap celah dalam sistem pemasyarakatan kita. Keberadaan fasilitas eksklusif seperti pendingin ruangan (AC), televisi, sofa, hingga dugaan simulator mini golf di dalam sel narapidana bukan sekadar sebuah anomali, melainkan sebuah peringatan serius (alarm) bagi institusi penegak hukum di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).
Peristiwa di Cibinong ini memicu kekhawatiran publik bahwa praktik serupa berpotensi terjadi di lapas-lapas daerah lain. Di ruang-ruang publik Sumatera Selatan, isu mengenai disparitas fasilitas antarnarapidana serta dugaan masuknya barang-barang terlarang seperti telepon seluler kerap menjadi perbincangan. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar sistem pemasyarakatan tetap berjalan pada jalur hukum yang adil dan transparan.
Komersialisasi Hukum dan Tantangan Efek Jera
Secara konseptual, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun, ketika fasilitas di dalam lapas dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kenyamanan pribadi, fungsi dasar rehabilitasi tersebut dipertanyakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, ketimpangan fasilitas antara narapidana berkapital besar dengan narapidana dari kalangan ekonomi lemah yang harus menghadapi kondisi sel overkapasitas kerap memicu keresahan sosial. Ketimpangan ini berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Rasa keadilan di tengah masyarakat akan terganggu apabila fasilitas hukum tampak diskriminatif antara masyarakat golongan atas dan bawah.
Akar Masalah: Integritas dan Pengawasan
Munculnya berbagai temuan penyimpangan di sejumlah lapas di Indonesia menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan internal. Masuknya barang-barang yang dilarang ke dalam blok hunian mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengamanan dan pengawasan yang harus ditutup rapat.
Meskipun razia berkala telah rutin dilakukan oleh pihak berwenang, efektivitas langkah tersebut sering kali diuji ketika pelanggaran serupa kembali ditemukan. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara objektif dan menyeluruh.
Langkah Strategis Menuju Reformasi Lapas
Berkaca dari respons cepat pemerintah pusat yang menurunkan tim investigasi di Cibinong, langkah proaktif juga dinilai penting untuk dilakukan oleh instansi terkait di tingkat daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, demi memastikan integritas lembaga pemasyarakatan tetap terjaga.
Beberapa langkah strategis yang patut dipertimbangkan meliputi:
*Audit dan Sidak Independen: Melaksanakan inspeksi mendadak secara berkala dengan melibatkan unsur pengawasan eksternal guna menjamin objektivitas pemeriksaan.
*Transparansi Sistem Pembinaan: Menerapkan keterbukaan informasi dalam tata kelola penempatan dan pembinaan warga binaan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.
* **Penegakan Hukum yang Tegas:** Memberikan sanksi yang setimpal, baik disiplin maupun proses hukum, bagi pihak-pihak yang terbukti memfasilitasi pelanggaran di dalam lapas.
Lapas selayaknya tetap berfungsi sebagai tempat pembinaan dan perenungan bagi warga binaan. Reformasi yang konsisten, transparan, dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik serta marwah keadilan di Indonesia. (Nto)
