Jakarta – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sumsel melalui penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono.
Dalam pertemuan tersebut, Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung pembangunan sektor transportasi di Sumsel.
“Audiensi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, guna mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian di Sumatera Selatan,” ujar Cik Ujang. Kamis (23/7/2026)
Dalam audiensi tersebut, Cik Ujang menyampaikan tiga agenda strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Agenda pertama adalah percepatan pembangunan flyover pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, pembangunan flyover tersebut sangat penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mendukung kelancaran angkutan logistik nasional, khususnya angkutan batu bara dan kereta api penumpang.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan terus berkoordinasi menyelesaikan berbagai aspek teknis, pembiayaan, hingga percepatan pelaksanaan pembangunan agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penanganan sejumlah perlintasan sebidang kereta api di berbagai wilayah Sumsel. Penanganan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan flyover, underpass, penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, serta peningkatan fasilitas keselamatan.
“Langkah ini sangat penting untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jalan,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Cik Ujang juga mengangkat isu keberlanjutan operasional Railbus Kertalaya, aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya melayani transportasi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sejak 2019, railbus tersebut tidak lagi beroperasi karena memerlukan rehabilitasi menyeluruh agar memenuhi standar keselamatan perkeretaapian.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap mendapat dukungan dan arahan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mencari solusi terbaik, baik melalui rehabilitasi sarana, pengadaan armada pengganti, maupun skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Cik Ujang menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor perkeretaapian hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap berbagai program strategis perkeretaapian mendapatkan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap lahir langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti guna mempercepat pembangunan dan pengembangan sektor perkeretaapian di Sumatera Selatan sebagai penopang mobilitas masyarakat serta penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.(*)
