PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM — Jagat penyiaran di Sumatera Selatan mendadak diguncang prahara. Pengumuman hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel yang keluar tanpa melalui prosedur resmi kelembagaan DPRD, kini bergulir liar bak bola panas. Bukan sekadar masalah administrasi, publik mencium aroma tak sedap Dugaan adanya “penumpang gelap” dari partai politik.
Spekulasi pun tak terbendung. Pengumuman yang dinilai prematur dan diklaim secara sepihak itu diduga kuat merupakan skenario matang untuk menyelamatkan nama-nama tertentu. Sebuah upaya “kejar tayang” demi mengamankan figur yang terafiliasi dengan parpol, tanpa lagi memedulikan rekam jejak maupun kompetensi.
Salah satu nama yang memicu riuh adalah Kormarinah. Publik mencatat, pada Pemilu 2024 lalu, ia merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 2. Partai pengusungnya? Partai Amanat Nasional (PAN).
Menariknya, sosok yang menjadi narasumber pertama yang menghembuskan berita hasil seleksi tersebut ke permukaan adalah Toyeb Rakembang yang tak lain adalah anggota DPRD Sumsel, juga dari fraksi PAN. Kebetulan yang terlampau presisi?
Melihat fenomena yang janggal ini, pengamat politik kawakan Sumsel, Ade Indra Chaniago, angkat bicara. Ia membaca ada kesan pemaksaan yang luar biasa dalam pengumuman tersebut, yang mengarah pada satu misi: mengamankan kader.
“Yang berhak mengumumkan atau mengeluarkan statement terkait hasil seleksi adalah unsur pimpinan DPRD atau Komisi 1. Ini sudah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum salah satu anggota dewan di Komisi 1,” ujar Ade, Sabtu (13/6/2026).
Ade, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) Sumsel, tidak bisa menyembunyikan rasa sayangnya. Jika proses hulu ini sudah dinodai oleh kepentingan kelompok, maka hilirnya yaitu independensi KPID Sumsel berada dalam ancaman besar. Padahal, KPID dikodratkan sebagai lembaga independen yang wajib diisi oleh para profesional berdarah dingin dan berkompetensi tinggi di bidangnya.
“Latar belakang calon anggota KPID jadi hal mutlak untuk dipertimbangkan. KPID itu lembaga yang tidak main-main. Jangan hanya karena titipan parpol, nanti terpilih calon yang tidak kompeten. Apalagi sudah masuk usia tidak produktif,” tegas Ade, yang kini tengah menyelesaikan studi doktor politiknya di Universitas Indonesia.
Lalu, bagaimana tanggapan sang aktor yang dituding berada di balik layar pengumuman prematur ini?
Saat dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp mengenai dugaan “main mata” untuk mengamankan kader parpol ini, Toyeb Rakembang memilih menarik diri dari sorotan. Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari PAN tersebut hanya menjawab dengan kalimat yang sangat irit.
“Tanya sama pimpinan saja, pimpinan komisi lebih berhak menjawab,” kata Toyeb singkat.
Jawaban yang menggantung itu justru menyisakan tanda tanya baru yang lebih besar di benak publik. Di tengah sorotan tajam ini, akankah DPRD Sumsel berani menganulir proses yang dinilai cacat prosedur demi menyelamatkan marwah independensi KPID? Ataukah kursi komisioner penyiaran Sumsel pada akhirnya memang sah menjadi komoditas politik? Waktu yang akan menjawabnya. (Nto)
