Jakarta, Palembangsekilan.com – Krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Sumatera Selatan kembali memantik perhatian serius di tingkat nasional. Anggota Komite II DPD RI asal Daerah Pemilihan Sumsel, Eva Susanti, menguraikan persoalan krusial tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina (Persero) di Ruang Rapat Mataram, Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat strategis ini secara khusus mengevaluasi ketahanan stok dan tata kelola harga BBM di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam forum resmi itu, Eva Susanti menyuarakan langsung jeritan masyarakat, khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha logistik yang kian terjepit oleh sulitnya mendapatkan solar. Ia menekankan bahwa kendala pasokan ini telah memicu eksalasi antrean yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel.
“Saya langsung mempertanyakan persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar di Sumatera Selatan. Kondisi ini sering menimbulkan antrean panjang di SPBU,” cetus Eva. Menurutnya, sengkarut ini tidak sekadar melumpuhkan denyut nadi perekonomian daerah, tetapi juga menyimpan bom waktu berupa konflik sosial di lapangan.
Tragedi Maut di Pusaran Antrean BBM
Lebih jauh, Eva memaparkan dampak psikologis dan sosial dari minimnya pasokan BBM yang telah melahirkan ketegangan nyata di masyarakat. Ia mencontohkan insiden tragis yang merenggut nyawa Yepran Firmansyah (33), seorang sopir truk di SPBU Jalan Noerdin Pandji, Kecamatan Sukarami, Palembang. Peristiwa memilukan itu dipicu oleh perselisihan akibat aksi saling serobot antrean solar, yang berujung pada tindakan anarkis hingga menewaskan korban.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Nyawa manusia jauh lebih berharga. Persoalan antrean dan pasokan BBM harus segera dicarikan solusi yang konkret,” tegas Eva dengan nada masygul.
Ketimpangan Distribusi di Lumbung Energi
Eva juga menggugat rasa keadilan publik terkait kuota dan distribusi BBM. Pasalnya, kelangkaan ini dinilai ironis mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah lumbung minyak dan gas bumi (migas) nasional. Ia mendesak pemerintah dan PT Pertamina untuk membedah anomali distribusi ini agar tidak menciptakan ketimpangan antarwilayah.
“Setiap kali pulang ke dapil, saya melihat sopir-sopir truk harus mengantre panjang. Bahkan ada yang sampai tidur-tiduran di sekitar SPBU sambil menunggu giliran mengisi solar,” ungkapnya, menggambarkan potret pilu di lapangan.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh jajaran teras PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream, termasuk Wakil Direktur Utama I Taufik Aditiyawarman dan Direktur Pemasaran Ritel Eko Ricky Susanto. Melalui forum ini, Komite II DPD RI mendesak adanya reformasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hilirisasi solar bersubsidi demi menjaga stabilitas sosial dan keselamatan masyarakat. (Nto)
