SUMATERA SELATAN, PALEMBANGSEKILAN.COM – Publik Sumatera Selatan diguncang kabar mengejutkan! Sebuah skandal besar yang menyeret nama oknum anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan berinisial RN kini tengah menjadi sorotan tajam. RN, yang merupakan legislator dari Fraksi Gerindra asal Dapil 8 (Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Muratara), diduga memiliki hubungan spesial dengan seorang pria yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel di Martapura.
Dugaan hubungan gelap ini mencuat ke permukaan setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap ponsel milik tersangka. Hasilnya sungguh mencengangkan ditemukan riwayat panggilan dan percakapan WhatsApp yang menunjukkan kedekatan luar biasa, layaknya pasangan suami istri.
Dalam percakapan tersebut, keduanya saling melempar panggilan mesra seperti “sayang”, “ayah”, dan “bunda”. Bahkan, kalimat-kalimat privat seperti “you can trust me” turut menghiasi ruang obrolan mereka. Ironisnya, tersangka diketahui masih memiliki istri sah, sementara RN merupakan seorang single parent dan anak bungsu dari mantan Wakil Bupati Musi Rawas dua periode.
Tak hanya soal asmara, aroma gratifikasi atau aliran dana pun mulai terendus dalam hubungan ini. Seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya membeberkan fakta mengejutkan mengenai dukungan finansial yang diterima oleh oknum anggota DPRD tersebut.
“Bukan hanya itu saja, ada juga si tersangka ini membayarkan beberapa kebutuhan RN seperti belanja harian, pembelian barang, hingga bahan bangunan yang disebut tidak ditransfer langsung ke RN, melainkan meminta uang tunai dan kemudian ditransfer ke pihak ketiga setelah ada konfirmasi,” ungkap sumber tersebut yang dilansir pada beritaanadalas.com
Skandal ini kini menjadi bola panas, mengingat posisi RN sebagai wakil rakyat dan keterlibatan pasangannya dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menanti langkah tegas dari pihak terkait atas temuan yang mencoreng institusi legislatif ini. (*)
