Palembang- Kota Palembang menerima penghargaan Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa, di acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026) malam.
Malam anugerah ini juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Regional Sumatera, baik gubernur, wali kota dan bupati.
Kemendagri memberikan penilaian khusus pada kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pembiayaan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Kategori creative financing ini mencakup beberapa indikator penilaian mendalam, termasuk inovasi pada pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan CSR untuk mendorong kesejahteraan masyarakat juga menjadi poin krusial.
Aspek lain yang dievaluasi oleh Kemendagri adalah efektivitas pengelolaan barang milik daerah serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemampuan menjalin kemitraan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) menjadi faktor penentu kemenangan.
Digitalisasi, tata kelola keuangan yang transparan, serta konsistensi dalam meraih opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) turut memperkuat posisi Palembang. Melalui kategori ini, diharapkan muncul praktik terbaik yang mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, meskipun masih ada sebagian yang tersandung masalah hukum, namun ia juga menilai bahwa saat ini masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi.
Dikatakan Tito Karnavian, penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah tersebut merupakan salah satu metode dalam menciptakan iklim kompetitif, sehingga dapat memacu kinerja daerah lebih optimal.
Masih dikatakannya, bahwa tidak semua kepala daerah merupakan pemimpin yang buruk dalam penilaian.
“Masih banyak juga kepala daerah yang dinilai baik, yang berjuang turun ke lapangan bahkan bertemu dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” ujar Tito.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih melalui kerja sama Kemendagri dengan Detikcom ini. Atas penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Palembang berhak menerima bantuan insentif fiskal dari pemerintah pusat senilai Rp1 miliar.
“Alhamdulillah Kota Palembang kembali mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, dengan penghargaan ini membuat kami semakin semangat dalam membangun Kota Palembang semakin lebih baik lagi,” kata Ratu Dewa.
Ia menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Palembang saat ini berada pada tren yang menjanjikan di tengah jumlah penduduk yang mencapai 1,8 juta jiwa. Meski inflasi sempat naik bulan lalu, kondisi tersebut kini telah berhasil dikendalikan sepenuhnya.
Geliat ekonomi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaporkan semakin kuat. Pertumbuhan ini salah satunya dipicu oleh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
“Saat ini geliat Ekonomi Palembang seperti UMKM semakin bertumbuh semenjak adanya program MBG dari pak Prabowo,” ujar Dewa.
Ia menyebutkan, program tersebut berdampak langsung pada tumbuhnya hampir 180 unit Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG). Keberadaan unit-unit ini membantu UMKM berkembang sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.
Dewa melanjutkan, selain UMKM, peningkatan investasi dan aktivitas usaha menjadi indikator positif lainnya bagi Palembang. Namun, Ratu Dewa menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah kota tanpa kolaborasi.
Pemerintah Kota Palembang terus berupaya membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, terutama dalam penanganan fasilitas publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan respon cepat terhadap keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan di wilayah tersebut.
“Diperlukan sinergi,untuk infrastruktur ini bersinergi dengan Gubernur Sumatera Selatan. Karena orang Palembang ini tidak tahu entah itu jalan negara atau bukan jika ada jalan rusak atau berlubang pasti gubernur atau wali kota yang ditanya masyarakat,” ujar Ratu Dewa. (*)
