Banyuasin — Puluhan warga Kecamatan Banyuasin I, khususnya dari wilayah Mariana, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Banyuasin, Rabu (21/1/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan eks Konvensi Hak Barat yang hingga kini masih dikuasai oleh PT Pertamina.
Dalam aksinya, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar segera memediasi pelepasan aset tanah tersebut, sehingga status kepemilikan warga yang telah lama menetap di lokasi menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk hadir sebagai pelindung masyarakat dan memastikan tidak ada warga yang akan diusir selama proses penyelesaian hukum masih diperjuangkan.
“Kami meminta kepada bapak bupati, agar bisa diselesaikan dengan segera. Karena, sudah lama dan tidak selesai-selesai,” kata sejumlah masyarakat yang hadir.
Tak hanya para tetua adat, sejumlah ibu-ibu turut menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Bupati. Warga menilai mereka memiliki hak untuk tinggal di lahan tersebut karena telah menetap dan bermukim dalam jangka waktu yang lama.
Atas dasar itu, masyarakat menuntut agar aset tanah eks Konvensi Hak Barat yang saat ini dikuasai oleh PT Pertamina segera dilepaskan demi kepastian hukum dan keadilan bagi warga.
Sementara itu, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani menjelaskan bahwa dirinya sengaja berdialog langsung dalam aksi damai tersebut guna mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat terkait pelepasan aset tanah dimaksud.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga saat ini, proses tersebut masih terus diusahakan melalui jalur yang sesuai aturan,” kata Askolani.
Doktor Ilmu Hukum itu juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak merasa takut dalam menghadapi persoalan sengketa lahan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dan melindungi warga.
“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pelindung dan penyambung suara rakyat, demi keadilan dan kepastian bagi masyarakat Banyuasin,” pungkas Askolani. (**)
