LAHAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat menggelar Penutupan Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2026 dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026, Rabu (14/01/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lahat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lahat, Andriansyah, selaku pimpinan sidang.
Agenda penutupan rapat paripurna ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Lahat, H. Bursah Zarnubi, didampingi Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lahat, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lahat, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat H. Chandra, S.H., M.M., Sekretaris DPRD (Sekwan) H. M. Safrani, S.H., staf ahli, para asisten, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat, Subdenpom, para kepala bagian, camat se-Kabupaten Lahat, serta seluruh lurah.
Dalam sambutannya, Bupati Lahat H. Bursah Zarnubi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Lahat atas sinergi, kerja sama, serta komitmen yang terjalin selama proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Bupati menegaskan bahwa dokumen KUA dan PPAS memiliki peran strategis sebagai fondasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui KUA dan PPAS ini, diharapkan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Lahat secara berkelanjutan,” ujar Bursah Zarnubi.
Dengan ditutupnya Rapat Paripurna Ke-4 ini, tahapan selanjutnya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat berjalan lancar, tepat waktu, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ant)
