Jakarta, Palembangsekilan.com – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema ini dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung yang selama ini berjalan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD layak dipertimbangkan sebagai mekanisme ke depan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Sugiono, salah satu alasan utama dukungan tersebut adalah soal efisiensi. Ia menilai mekanisme pemilihan oleh DPRD dapat memangkas banyak tahapan, mulai dari proses penjaringan kandidat, waktu pelaksanaan, hingga pembiayaan dan ongkos politik yang selama ini dinilai terlalu besar.
Ia mengungkapkan, pada 2015 dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus melonjak tajam hingga pada 2024 menembus lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.
Tak hanya anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, biaya pencalonan dan kampanye saat ini kerap menjadi tembok besar bagi figur-figur potensial yang sebenarnya punya kapasitas memimpin daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.
Ia menegaskan, dari sisi proses hingga anggaran, Gerindra konsisten mendukung wacana pilkada melalui DPRD.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Sugiono juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menggerus demokrasi. Menurutnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu, sehingga mandat rakyat tetap menjadi dasar utama.
Ia bahkan menilai mekanisme ini membuka ruang akuntabilitas yang lebih ketat terhadap partai politik dan wakil rakyat di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dinilai berpotensi menekan polarisasi masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.
Gerindra pun mendorong agar wacana ini dibahas secara serius dan mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, demi merumuskan sistem pemilihan kepala daerah yang paling tepat.
Meski demikian, Sugiono mengingatkan agar proses tersebut tetap terbuka dan dapat diawasi publik.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ucapnya. (Ar)
