Jakarta, Palembangsekilan.com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Fraksi Partai Demokrat, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan aktivis terkait transparansi perizinan PT Energi Prima Indonesia (EPI). Agenda utama yang disorot ialah kejelasan izin operasional dermaga batu bara yang telah beroperasi di wilayah PALI selama bertahun-tahun.
Dalam siaran persnya, Rabu (3/12/2025), Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pusat, terutama terkait legalitas dermaga dan proses perpanjangan izin yang semestinya sudah diselesaikan.
“Untuk memastikan hal ini, saya langsung mendatangi pihak Direktorat Jenderal Kelautan serta Kementerian Perhubungan,” jelas Firdaus.
Pria yang akrab disapa FH ini mengungkapkan bahwa jawaban yang diterima dari pihak kementerian masih belum memuaskan. Namun, dari berbagai penjelasan, muncul indikasi kuat bahwa PT EPI belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perizinan yang diatur pemerintah.
Firdaus menyebut adanya tanda bahwa perusahaan kemungkinan belum merampungkan perpanjangan izin dermaga batu bara di Kabupaten PALI.
“Dari penjelasan yang kami terima, terlihat jelas adanya indikasi bahwa PT EPI belum mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Bahkan bisa jadi perpanjangan izin dermaga batu bara tersebut belum diperbaiki atau diselesaikan sebagaimana tuntutan regulasi,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, DPRD PALI menegaskan agar PT EPI segera memenuhi seluruh kewajiban hukum dan regulasi teknis demi memastikan operasional dermaga berjalan aman, legal, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Kami berharap PT EPI segera mematuhi aturan yang berlaku, agar perusahaan tersebut dinyatakan sehat dan tidak berdampak nantinya terhadap ekosistem, ada manusia, termasuk para pekerja (forman) di sana yang semuanya untuk keberlangsungan kehidupan kemanusiaan,” imbuhnya.
Firdaus Hasbullah juga menepis anggapan bahwa DPRD PALI bersikap anti terhadap investasi. Justru sebaliknya, ia menilai investasi sangat penting untuk memacu kemajuan daerah. Namun, kepatuhan terhadap aturan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Jadi kami tidak anti dengan investasi, kami malah setuju dengan investasi. Tapi kami ingin investasi itu betul-betul mematuhi aturan regulasi yang ada, agar ke depannya bisa baik,” tutupnya.
