PAGAR ALAM, PSCOM – Kota yang dikenal dengan kesejukan udara dan keramahan masyarakatnya kini mendapat sorotan tajam di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang dirilis Setara Institute, Kota Pagar Alam tercatat masuk dalam 10 kota paling intoleran di Indonesia, dengan skor hanya 4,381.
Data ini menempatkan Pagar Alam di peringkat ke-10 secara nasional, sekaligus menjadikannya kota paling intoleran di Sumatera Selatan.
Paradoks Kota Dingin dengan Suhu Sosial yang Menghangat
Pagar Alam selama ini dikenal sebagai kota wisata yang damai, dengan kultur masyarakat yang terbuka. Namun, fakta dari laporan Setara Institute menunjukkan adanya penurunan kualitas toleransi dan inklusivitas publik di daerah yang berada di lereng Gunung Dempo itu.
Setara Institute menilai bahwa sejumlah aspek seperti kebijakan pemerintah daerah, tindakan aparatur, dan partisipasi sosial masyarakat masih belum sepenuhnya mencerminkan semangat kebhinekaan.
Kepala Riset Setara Institute, Halili Hasan, dalam laporannya menegaskan bahwa intoleransi di level kota sering kali muncul akibat lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesetaraan hak dan perlindungan bagi kelompok minoritas.
“Pemerintah daerah berperan besar dalam menciptakan ruang aman bagi warganya. Indeks toleransi rendah menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan nyata belum berpihak pada keberagaman,” ujar Halili (IKT 2024).
Minim Ruang Dialog dan Kebijakan Inklusif
Salah satu catatan penting dalam laporan tersebut ialah minimnya ruang dialog antaragama dan antar komunitas, serta rendahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik.
Meski beberapa kegiatan lintas agama pernah digelar, namun dinilai masih bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi kebijakan.
Kritik dan Seruan Perbaikan
Citra Pagar Alam sebagai kota wisata alam kini berpotensi ternodai oleh citra intoleran bila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
Laporan Setara Institute ini harus menjadi alarm peringatan agar pemerintah daerah melakukan introspeksi dan evaluasi mendalam, terutama dalam kebijakan publik yang menyangkut keberagaman, pendidikan karakter, dan keadilan sosial.
Langkah perbaikan bisa dimulai dengan:
1. Membentuk forum lintas agama dan budaya yang aktif, bukan sekadar formalitas.
2. Mendorong kurikulum sekolah dan pesantren untuk menguatkan nilai toleransi.
3. Melibatkan masyarakat sipil dan media lokal dalam edukasi anti-diskriminasi.
4. Membangun mekanisme pelaporan kasus intoleransi yang cepat dan transparan.
Harapan untuk Pagar Alam Baru
Media mengkritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Pagar Alam memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk bangkit dari citra intoleran.
Namun, semua itu hanya akan berarti jika pemerintah kota berani berubah, membuka diri terhadap evaluasi, dan menempatkan toleransi sebagai fondasi utama pembangunan manusia Pagar Alam.
