Palembang, Pscom– Kekecewaan peserta lomba perahu bidar tradisional yang digelar Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pariwisata Palembang dan Dinas Terkait semakin menyeruak ke publik. Pasalnya, hingga tepat satu bulan sejak perlombaan digelar pada 16 Agustus 2025 dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80, hadiah berupa uang tunai Rp 22.500.000,- bagi para pemenang belum juga dicairkan.
Hal ini terungkap dari unggahan akun TikTok juriahzoya yang viral, memperlihatkan tim peserta asal Ogan Ilir menumpahkan kekecewaannya. Dalam unggahan tersebut, terlihat tulisan sindiran keras.
“3 hari lomba hadiah nyo di bagi kan ❌, lah nak 1 bulan coy belom di cair kan ✅.” Unggahan lainnya bahkan menampilkan piala Juara 2 dengan hadiah Rp22,5 juta, disertai sindiran pedas: “Kemane anggaran e??? Thn depan men sekironyo buntu jangan ngado kan acara 😡.” Rabu (17/9/2025)
Sindiran ini mencerminkan keresahan dan rasa dikhianati peserta. Bagaimana tidak, lomba bidar yang menjadi salah satu ikon budaya Sungai Musi dan digelar untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan bangsa, justru meninggalkan jejak pahit berupa hadiah yang tak kunjung jelas pencairannya.
Ironisnya, di banyak daerah lain, hadiah lomba semacam ini bisa langsung dibagikan maksimal tiga hari setelah acara. Namun, Dinas-dinas Tersebut justru menunjukkan lemahnya komitmen serta tata kelola anggaran. Apakah ini bukti manajemen keuangan yang amburadul? Atau ada persoalan serius pada mekanisme pencairan dana hibah dan kegiatan publik?
Jika benar dana kegiatan sudah dianggarkan, publik berhak bertanya: “Ke mana larinya uang tersebut? Mengapa pemenang harus menunggu hingga sebulan penuh tanpa kepastian?” Keterlambatan semacam ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti nyata kurangnya profesionalisme pemerintah dalam menghargai jerih payah peserta lomba yang sudah mengharumkan nama daerah.
Lomba bidar di Sungai Musi seharusnya menjadi pesta rakyat yang membanggakan, apalagi saat digelar dalam momentum sakral peringatan kemerdekaan. Namun, fakta bahwa hingga hari ini 17 September 2025 tak ada tanda-tanda pencairan hadiah, justru mencoreng wajah Pemkot Palembang di mata masyarakat. Jika tahun depan hal serupa terulang, bukan mustahil kepercayaan publik hilang dan acara bidar hanya akan jadi seremoni kosong.
Pemkot Palembang harus segera berbenah. Transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah harga mati. Pencairan hadiah wajib dipermudah dengan skema yang jelas, bukan ditunda tanpa alasan. Jika pemerintah ingin menjaga marwah tradisi lomba bidar, maka hormatilah peserta dengan menepati janji dan kewajiban.
