PALEMBANG, PSCOM – Suasana reses anggota DPRD Sumsel Dapil I di Kecamatan Ilir Barat I mendadak panas setelah muncul statement dari Camat Ilir Barat I, Alexander, yang dinilai menyinggung dan membenturkan DPRD Sumsel dengan DPRD Palembang. Ucapan tersebut membuat para legislator provinsi berang hingga mendesak agar Alex segera dicopot dari jabatannya.
Abdullah Taufik, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, menjadi salah satu yang lantang menyoroti sikap sang camat. Ia menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan justru menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap wakil rakyat.
“Janganlah mengeluarkan pernyataan yang membenturkan dan menimbulkan stigma-stigma negatif bagi kami,” tegas Abdullah saat menyampaikan hasil reses di Kantor Wali Kota Palembang. (28/8/2025) Pagi
Tak hanya Abdullah, suara senada juga datang dari Chairul Mardiah, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Demokrat. Menurutnya, sikap camat harus ditindaklanjuti secara serius. Ia meminta agar Alex menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sekaligus diberi sanksi keras oleh Wali Kota Palembang.
“Kami DPRD Sumsel Dapil I meminta kepada Camat Ilir Barat I Kota Palembang agar segera meminta maaf kepada DPRD Sumsel dan Pecat,” tukas Chairul lantang.
Desakan ini kian menambah sorotan publik terhadap Camat Ilir Barat I.
Menanggapi hal itu, Alexander menjelaskan bahwa insiden tersebut hanyalah persoalan mis-komunikasi. la menegaskan tidak ada niatan untuk merendahkan atau membeda-bedakan peran anggota DPRD Provinsi maupun Kota.
“Pernyataan saya saat reses semata-mata untuk meluruskan informasi dari RT dan RW, bukan untuk menyudutkan. Jika menyinggung anggota DPRD, kami mohon maaf,” ujarnya.
Alexander menambahkan, dirinya hanya memberi contoh bahwa aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui berbagai jalur, baik DPRD kota maupun DPRD provinsi. la berharap kejadian tersebut tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan.
Kisruh ini kini menunggu respons Wali Kota Palembang. Publik pun menanti apakah tuntutan DPRD Sumsel bakal diindahkan, atau justru sebaliknya, menjadi polemik berkepanjangan di kancah politik Palembang.
