PALEMBANG, Palembangsekilan.com – Belum genap enam bulan menjabat, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, sudah menuai badai kritik dari publik. Program 100 hari kerjanya bahkan belum sepenuhnya berjalan, namun sorotan tajam mulai menyeruak, terutama terkait kebijakan kontroversial belanja mobil dinas mewah senilai lebih dari Rp12 miliar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kritik datang dari pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, yang menyebut tindakan Asgianto bertolak belakang dengan semangat penghematan negara yang digaungkan Presiden Prabowo.
“Apalagi Asgianto merupakan kader Partai Gerindra yang Ketua Umumnya sekarang sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sebagai kader seharusnya mematuhi apa yang menjadi kebijakan Presiden yang juga sebagai ketua umum partai,” tegas Bagindo, Kamis (7/8/2025).
Menurut Bagindo, pemborosan anggaran untuk kendaraan mewah di tengah situasi ekonomi yang sulit merupakan tindakan yang menyakiti hati rakyat. Belum lagi, baru-baru ini Pemkab PALI juga disebut menggelar rapat internal di hotel mewah di Kota Palembang, yang menambah daftar panjang kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
“Pemerintah daerah ini bukan tempat eksperimen bagi kepala daerah. Masih banyak yang harusnya menjadi prioritas seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas kesehatan yang langsung menyentuh ke masyarakat,” lanjut Bagindo.
Langkah Asgianto pun dinilai kian menjauh dari semangat reformasi birokrasi dan efisiensi belanja publik. Padahal, sebagai pemimpin daerah baru, publik berharap gebrakan positif dan berpihak kepada kebutuhan rakyat, bukan kemewahan pribadi.
Kritik yang bermunculan ini menjadi sinyal keras agar Bupati PALI segera melakukan evaluasi kebijakan, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh. Sebab, di tengah rakyat yang menjerit karena harga bahan pokok dan layanan publik terbatas, belanja mewah justru dianggap sebagai tamparan telak bagi nurani.***
