Prabumulih, PS – Usai pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, suasana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih berubah panas. Isu tentang “honorer siluman” alias tenaga honorer fiktif yang diduga berhasil lolos seleksi PPPK menyeruak dan menjadi bahan gunjingan publik.
Kabar ini membuat gelisah para honorer yang masuk kategori R2 dan R3 mereka yang telah lama mengabdi namun tidak lolos dalam seleksi. Kegaduhan pun tak terelakkan. Para honorer yang merasa dipinggirkan menuntut keadilan dan mendesak agar pemerintah segera mencoret kelulusan para “siluman” tersebut.
Desakan demi desakan akhirnya membuat Wali Kota Prabumulih, H Arlan, turun tangan. Ia langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap dugaan honorer siluman tersebut.
Langkah cepat ini dimaksudkan untuk menegakkan transparansi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi PPPK yang kini tercoreng. Hasil sementara dari tim verifikasi BKPSDM pun mengejutkan.
“Ia benar ado siluman (honorer) yang lulus PPPK, ini sedang didata lagi jumlahnya puluhan,” ungkap salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Prabumulih, Efran Santiaji ST MM, membenarkan bahwa verifikasi telah dilakukan sesuai arahan wali kota.
“Sesuai arahan pak walikota, kami telah melakukan verifikasi dan hasilnya akan kita rilis hari ini,” ujarnya kepada awak media, Rabu, 16 Juli 2025.
Namun, harapan publik untuk mendapat kepastian melalui rilis resmi harus pupus. Press release yang dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB tak kunjung digelar. Belasan awak media yang telah menunggu terpaksa pulang dengan kecewa karena Plt BKPSDM, Sekda, dan Inspektur yang dijadwalkan hadir tak menampakkan diri.
Di tengah ketidakpastian ini, keresahan para honorer semakin menjadi-jadi. Mereka merasa diperlakukan tidak adil jika benar ada peserta fiktif yang lolos seleksi, sementara mereka yang telah lama mengabdi harus tersingkir begitu saja.
Skandal honorer siluman ini bukan hanya mengusik rasa keadilan, tetapi juga menampar integritas sistem rekrutmen ASN yang seharusnya bersih, objektif, dan akuntabel.
