PALEMBANG, Palembangsekilan.com – Kebijakan penertiban pedagang kaki lima dan pasar tradisional di Kota Palembang kembali jadi sorotan tajam! Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE, Ak., SH, menilai langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lebih dari gimik murahan yang hanya jadi tontonan publik tanpa solusi nyata.
“Penertiban yang dilakukan hanya gimik. Setelah dirazia, besoknya para pedagang kembali lagi. Artinya, ini tidak dikerjakan secara serius,” tegas Andreas, Sabtu (2/8/2025).
Andreas bahkan menuding bahwa lemahnya penegakan aturan disebabkan figur pimpinan Satpol PP yang belum independen dan masih berada dalam lingkar kepentingan tertentu.
“Pemkot harus berani melakukan evaluasi total.
Kami butuh Kasat Pol PP yang benar-benar punya integritas, tidak punya beban masa lalu, tidak punya kepentingan ekonomi, dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu yang selama ini bermain dalam dinamika kota Palembang,” ujarnya lantang.
Politisi tersebut memperingatkan, jika Satpol PP terus berada di bawah bayang-bayang tekanan kelompok tertentu, maka penegakan aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa wibawa.
“Jangan sampai aparat penegak perda justru kehilangan wibawa karena tidak mampu bersikap netral dan profesional. Penertiban itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, Andreas juga mendesak Pemkot agar tidak melakukan penataan pasar secara semena-mena. Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis agar pedagang kecil tidak menjadi korban kebijakan sepihak.
“Penataan pasar tidak boleh dilakukan semena-mena. Harus ada dialog, harus ada keadilan. Tapi juga harus tegas dan berkelanjutan. Bukan asal gusur, bukan asal razia, lalu selesai,” pungkasnya.
Andreas pun meminta Wali Kota Palembang turun tangan segera mengevaluasi kinerja Kasat Pol PP, sebelum kepercayaan publik pada aparat penegak perda benar-benar runtuh.
