Rangkuman Kasus Korupsi Bank BNI Sumsel: Kerugian Tembus Rp100 Miliar

PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM— Sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyeret oknum pegawai maupun debitur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Kantor Cabang Palembang tercatat bergulir di meja hijau dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi yang terungkap di persidangan beragam, mulai dari manipulasi kredit modal kerja, transaksi setoran kas fiktif, hingga pemalsuan kontrak sewa lokasi mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Berdasarkan catatan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berikut rangkuman kasus-kasus utama beserta putusan majelis hakim:

1. Skandal Kredit Macet Rp105 Miliar PT Prosympac Agro Lestari

Kasus dengan nilai kerugian terbesar ini berawal dari penyaluran fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh BNI Cabang Palembang kepada PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) pada periode 2018–2019. Dalam persidangan terungkap adanya manipulasi dokumen dan penyalahgunaan dana pinjaman yang tidak digunakan sesuai peruntukan, sehingga memicu kredit macet dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp105 miliar.

• Vonis Pengadilan: Pada Kamis (8/1/2026), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta (subsider 3 bulan kurungan) kepada mantan Senior Relationship Manager BNI SKM Palembang, Rais Gunawan. Vonis ini tercatat lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara. Sementara itu, pihak pengelola PT PAL juga diproses hukum secara terpisah di pengadilan yang sama, di mana Komisaris Utama PT PAL, Bengawan Kamto, divonis 6 tahun penjara, denda Rp200 juta, serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp80 miliar pada Mei 2026.

2. Penggelapan Uang Kas Cabang Palembang Rp5,2 Miliar

Perkara ini menjerat mantan Pengganti Sementara (Pgs) Teller Supervisor BNI Kantor Cabang Utama Palembang, Weni Aryanti. Terdakwa terbukti melakukan transaksi penyetoran fiktif melalui sistem internal aplikasi perbankan tanpa disertai uang tunai fisik maupun kehadiran nasabah pada Mei 2024. Dana sebesar Rp5,2 miliar lebih tersebut kemudian ditransfer ke 16 rekening penampung di luar Palembang dan langsung ditarik tunai.

Baca Juga :  Kepala BBPOM Palembang Yani Ardiyanti : Peran Guru Fondasi Terbentuknya Generasi Sehat dan Berdaya

• Vonis Pengadilan: Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang, Rabu (2/7/2025), Majelis Hakim menyatakan Weni Aryanti terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta (subsider 6 bulan kurungan), serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar (subsider 2 tahun penjara apabila tidak dibayar).

3. Korupsi Sewa Gerai ATM dan Pencucian Uang

Kasus ini melibatkan mantan Asisten Administrasi Logistik BNI Cabang Palembang, Dedy Chandra, dalam pengelolaan sewa menyewa puluhan gerai ATM di Kota Palembang sepanjang Desember 2019 hingga Januari 2021. Terdakwa merekayasa perjanjian kontrak sewa lahan ATM dengan memalsukan tanda tangan pejabat pimpinan cabang serta melakukan pencucian uang dengan mengalirkan dana ke sejumlah rekening pribadi dan kerabat. Total kerugian negara dalam perkara ini dihitung mencapai Rp8,98 miliar sebelum dikurangi pengembalian dan penyitaan aset senilai Rp2,7 miliar.

• Vonis Pengadilan: Pada Rabu (26/10/2022), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp400 juta (subsider 4 hingga 6 bulan kurungan) kepada Dedy Chandra. Hakim juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp6,28 miliar (subsider 2 tahun 6 bulan penjara jika harta benda tidak mencukupi).

Dan yang terbaru Kasus yang berkaitan dengan layanan BNI di wilayah kerja Palembang (BNI Kanwil 03 Palembang) pada November 2026 adalah pengungkapan kasus penipuan siber bermodus Customer Service (CS) BNI palsu yang menguras dana rekening SDN 57 Kota Prabumulih sebesar Rp581 juta.

Status Dana & Respons BNI: Dengan bantuan OJK dan kepolisian, dana sebesar Rp500 juta berhasil diblokir dan dikembalikan, sementara Rp81 juta tidak terselamatkan karena telah ditarik/dinikmati pelaku. Pada Kamis (19/11/2026), pihak BNI Kanwil 03 Palembang menyatakan masih berkoordinasi dan menunggu arahan dari kantor pusat BNI terkait penanganan kasus ini.

Baca Juga :  Sedang Ikut Bimtek di Palembang, Puluhan Kepsek Asal Banyuasin Terjaring OTT Polda Sumsel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *