Cegah Informasi Simpang Siur, Bakom RI Perkuat Koordinasi Diskominfo se-Sumsel

Palembang, Palembangsekilan.com -Masyarakat membutuhkan informasi pemerintah yang cepat, jelas, dan akurat agar dapat mengetahui sekaligus merasakan manfaat berbagai program pembangunan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah pusat bersama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Sumatera Selatan memperkuat koordinasi komunikasi publik dan penyebarluasan informasi program pemerintah hingga ke daerah.

Penguatan komunikasi tersebut menjadi fokus dalam pertemuan koordinasi strategis yang dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Benny Irwan, serta Ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, bersama jajaran Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Benny Irwan menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan sektor komunikasi dan informatika memiliki dua jalur kelembagaan yang saling melengkapi. Pembinaan umum berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami pemerintah daerah agar berbagai kendala komunikasi dan infrastruktur informasi dapat ditangani melalui koordinasi yang tepat.

“Apabila di daerah masih ditemukan kendala teknis seperti wilayah blank spot maupun keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah daerah dapat langsung berkoordinasi dengan Komdigi. Tujuan utama kita hari ini adalah menyamakan langkah agar berbagai informasi program pemerintah yang selama ini masih samar di masyarakat dapat tersampaikan secara utuh dan jelas,” ujar Benny.

Ia juga menilai forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga.

Komunikasi dan publikasi kinerja pemerintah, katanya, tidak boleh lagi dipandang sebagai pekerjaan pelengkap, tetapi harus menjadi salah satu prioritas utama.

Benny mengungkapkan, koordinasi publikasi sebenarnya telah berjalan melalui orkestrasi komunikasi bulanan secara daring melalui Zoom.

Setiap Rabu, jajaran pemerintah diarahkan untuk memublikasikan berbagai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian diteruskan oleh para kepala daerah.

Baca Juga :  DWP Kota Palembang Gelar “Ramadhan Berbagi”, Kunjungi Panti Asuhan Al Yamin di 13 Ulu

Ke depan, kapasitas kehumasan akan terus diperkuat agar penyampaian informasi pemerintah semakin masif dan terarah, termasuk dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Momentum pertemuan dengan Kepala Bakom hari ini sangat penting untuk menyatukan persepsi. Kolaborasi sebenarnya sudah berjalan melalui orkestrasi bulanan via Zoom, di mana setiap hari Rabu difokuskan untuk memublikasikan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang turut diteruskan oleh para kepala daerah. Ke depan, kita akan memperkuat kapasitas kehumasan dan bergerak lebih masif, termasuk menyiapkan agenda setting menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru),” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa penguatan komunikasi pemerintah harus dilakukan dengan membangun hubungan dua arah antara pemerintah pusat dan daerah.

Memasuki hari ke-40 masa tugasnya, Syahganda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Bakom tidak hanya bertugas menyampaikan gagasan dan program strategis pemerintah, tetapi juga aktif menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Ia mengidentifikasi tiga tantangan utama komunikasi pemerintahan saat ini. Pertama, masih terdapat rantai komunikasi yang terputus antara pemerintah pusat dan daerah sehingga informasi mengenai program strategis kerap terlambat diterima masyarakat.

Kedua, maraknya disinformasi dan tantangan membangun persepsi publik di tengah berbagai program pemerintah. Ketiga, perkembangan algoritma media sosial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta big data yang menuntut aparatur kehumasan semakin adaptif dan profesional.

“Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan fungsi media sosial. Kita perlu bergerak bersama secara taktis. Karena itu, saya ingin mendengar langsung kendala di kabupaten/kota, mulai dari persoalan porsi anggaran kehumasan yang masih minim, posisi urusan Kominfo dalam regulasi pemerintahan daerah, hingga penguatan profesionalisme kepemimpinan di dinas,” tegas Syahganda.

Baca Juga :  Ketua DPRD Andie Denaldie Pimpin Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel TA 2025

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan jajaran Diskominfo dalam menghadapi berbagai dinamika informasi dan potensi krisis komunikasi menjelang akhir tahun, khususnya selama periode Nataru.

Dalam hal ini, Bakom RI berkomitmen menjadi simpul orkestrasi komunikasi pemerintah guna memastikan informasi yang disampaikan berbagai instansi tetap selaras dan tidak menimbulkan perbedaan data di tengah masyarakat.

Upaya tersebut akan diperkuat melalui skema berbagi anggaran (budget sharing), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kominfo, serta pelatihan bagi aparatur kehumasan di seluruh daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *