PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM— Ketergantungan operasional moda transportasi Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kini masih sangat tinggi. Setiap tahunnya, pemerintah pusat harus menyuntikkan dana subsidi sekitar Rp300 miliar demi menjaga roda kereta layang tersebut tetap berputar.
Tingginya beban kas negara tersebut memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara biaya operasional dan pendapatan yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur bernilai investasi awal hampir Rp12 triliun tersebut.
Menurut Bambang, beban terbesar berasal dari biaya energi di mana kebutuhan listrik mencapai sekitar Rp8 miliar per bulan, jauh tidak sebanding dengan pendapatan tiket yang hanya berkisar Rp1,2 miliar setiap bulannya saat ia meninjau langsung operasional LRT Sumsel di Palembang.
Kondisi ini membuat APBN terus terbebani. Bambang menekankan pentingnya keadilan anggaran karena dana APBN berasal dari seluruh rakyat Indonesia, sementara manfaatnya terpusat di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, ia menilai Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang harus ikut berperan, serta mengingatkan agar beban ini tidak ditanggung sendirian oleh PT KAI tanpa dukungan APBN.
Parlemen mendesak adanya pembagian tanggung jawab finansial ke tingkat daerah. Bambang secara tegas mendorong regulasi agar defisit operasional tersebut dialihkan ke kas daerah jika pemerintah setempat tidak mengambil alih penuh.
“Kalau pemerintah daerah tidak mengambil alih, paling tidak kekurangan biaya operasional sekitar Rp 300 miliar itu bisa ditanggung oleh APBD provinsi,” tegasnya.
