PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM — Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Sebanyak 230 tenaga kerja konstruksi mengikuti program pelatihan dan sertifikasi kompetensi guna melahirkan tenaga profesional yang terampil serta menjunjung tinggi standar keselamatan kerja.
Program strategis yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang ini diselenggarakan selama dua hari, yakni pada 9–10 November 2026, bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Palembang.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, pada Senin (9/11/2026). Para peserta merupakan tenaga konstruksi dari jenjang 1 hingga 6 dengan kualifikasi operator dan teknisi analis.
Dalam arahannya, Prima Salam menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur harus selalu beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, tenaga konstruksi memegang peranan krusial dalam menentukan mutu hasil akhir pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan teknis, profesionalisme, serta pemahaman mendalam mengenai keselamatan kerja wajib menjadi prioritas utama.
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jangan hanya sekadar mengikuti kegiatan, tetapi ilmu dan keterampilan yang didapat harus benar-benar diterapkan saat bekerja di lapangan,” tegas Prima Salam.
Ia turut mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi bukan sekadar instrumen pemenuhan persyaratan administratif. Lebih dari itu, sertifikat tersebut merepresentasikan bukti legitimasi atas kemampuan seorang pekerja yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional. Selain meningkatkan kemampuan, sertifikasi ini juga dapat membuka peluang kerja yang lebih luas,” imbuhnya.
Prima Salam berharap ke depan para penyedia maupun pengguna jasa konstruksi di Kota Palembang semakin mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi resmi dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Langkah ini dinilai esensial demi menjaga mutu pekerjaan agar senantiasa selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Selain menyoroti aspek keterampilan, Prima Salam juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan. Saya berharap seluruh tenaga konstruksi memahami penerapan K3 dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru tidak diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, mengemukakan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi dan berstandar kompetensi tinggi. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi terampil di lapangan masih tergolong sangat besar, sementara jumlah tenaga kerja yang mengantongi sertifikasi resmi masih terbatas.
“Kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terampil di lapangan cukup tinggi. Sementara itu, pekerja yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi resmi masih perlu terus kita tingkatkan,” jelas Yudha.
Ia menambahkan, regulasi telah mewajibkan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 untuk memiliki sertifikasi resmi. Melalui kegiatan ini, pihaknya berupaya memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang diterjunkan ke dalam proyek pembangunan benar-benar memiliki kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di bidangnya.
Yudha merinci bahwa 230 peserta tersebut terbagi ke dalam empat bidang jabatan kerja, yang meliputi 50 peserta Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 peserta Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 peserta Mandor Bangunan Gedung, serta 80 peserta Supervisor K3 Konstruksi. Besarnya porsi pada bidang Supervisor K3 Konstruksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat mitigasi risiko keselamatan kerja di setiap proyek pembangunan.
“Kami memberikan perhatian cukup besar pada bidang K3. Harapannya, semakin banyak tenaga yang memahami standar keselamatan kerja sehingga potensi kecelakaan di lokasi proyek bisa diminimalkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Yudha menyampaikan bahwa pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR.
Program peningkatan kompetensi ini sendiri bukan kali pertama dihelat oleh Dinas PUPR Palembang. Sebelumnya, sinergi serupa pernah dijalankan bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pakjo Palembang guna membekali warga binaan dengan keahlian konstruksi sebagai bekal reintegrasi sosial di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR juga menggandeng narasumber serta asesor profesional dari berbagai instansi, di antaranya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, serta mitra teknis terkait.
Yudha berharap program komprehensif ini mampu memberikan dampak transformatif terhadap kualitas tenaga kerja sekaligus kemajuan infrastruktur di Kota Palembang.
“Kami ingin semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Palembang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi. Dengan begitu, kualitas pekerjaan semakin baik, keselamatan pekerja lebih terjamin, dan hasil pembangunan bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
