FLASHBACK SEJARAH: Dari Lahirnya Jabatan Wapres, Pemilu 1955, hingga Tonggak Kedaulatan Rakyat Republik Indonesia

PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM— Perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menyimpan kisah penting mengenai bagaimana fondasi demokrasi, jabatan Wakil Presiden, dan kedaulatan rakyat pertama kali diletakkan di tengah gelora kemerdekaan.

Sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pertama yang menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Langkah darurat ini ditempuh melalui mekanisme aklamasi atas usul Otto Iskandardinata guna mengisi kekosongan kepemimpinan di negara yang baru lahir.

Tak berhenti di situ, demi membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah negara otoriter, pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Bung Hatta. Maklumat ini menjadi tonggak awal kebebasan berserikat dan persiapan menuju Pemilihan Umum pertama.

Setelah tertunda akibat berbagai gejolak revolusi dan agresi militer, Pemilu pertama akhirnya sukses digelar pada tahun 1955. Ajang demokrasi ini terbagi dalam dua gelombang: memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Pemilu 1955 hingga kini dikenang sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah bangsa.

Puncak kedaulatan rakyat yang sepenuhnya berada di tangan rakyat kemudian disempurnakan lewat era Reformasi. Melalui Amandemen UUD 1945, rakyat Indonesia tidak lagi sekadar memilih wakil di parlemen, melainkan memiliki hak konstitusional penuh untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak Pemilu 2004.

Pandangan Hukum: Refleksi Kedaulatan oleh Pengacara Pemkot Palembang

Menanggapi perjalanan sejarah konstitusi dan kedaulatan rakyat ini, Mualimin, S.H., M.H. atau kerap disapa cak apeng selaku praktisi hukum di Kota Palembang memberikan paparan singkat dari sudut pandang hukum tata negara pada kegiatan Serasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang prakarsai oleh Anggota DPR RI Eva Susanti.

Baca Juga :  Peringati HUT BRI Ke-130, BRI BO LAHAT menggelar Aksi Sosial dengan Tema “ Satu Bank Untuk Semua”

“Sejarah ketatanegaraan kita membuktikan bahwa kedaulatan rakyat bukanlah pemberian, melainkan buah dari perjuangan konstitusional yang panjang. Dari penunjukan kilat Presiden-Wapres pada tahun 1945 oleh PPKI, berlanjut pada pelaksanaan Pemilu 1955, hingga puncaknya pada pemilihan langsung era reformasi, arah hukum tata negara Indonesia selalu berorientasi pada satu tujuan:  menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang sah secara hukum.

Bagi kita di pemerintahan daerah, prinsip kedaulatan rakyat ini harus diterjemahkan secara nyata melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta kepatuhan penuh terhadap koridor hukum (rule of law). Setiap kebijakan pemerintah kota hari ini merupakan mandat langsung dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.”Tukasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *