PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM — Gelombang aksi unjuk rasa mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) pada Jumat (23/10/2026).
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sumsel Bersatu (GPSB) menggelar demonstrasi dengan membentangkan spanduk serta menyampaikan orasi tajam. Aksi ini dilatarbelakangi oleh desakan kepada aparat berwenang untuk membongkar dugaan skandal pengangkutan kontainer berisi barang ilegal, yang diduga kuat melibatkan jaringan SWM Group beserta korporasi di bawah naungannya, termasuk PT Sukses Wahana Maritim (PT SWM).
Aksi tersebut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan kepabeanan yang dinilai publik masih tebang pilih serta rentan terhadap praktik kongkalikong dengan oknum pejabat di kawasan pelabuhan. Ketegangan sempat mewarnai jalannya demonstrasi ketika para peserta secara bergantian menyuarakan tuntutan agar otoritas terkait tidak menutup mata terhadap aktivitas pelayaran komersial yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Koordinator aksi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran dokumen kepabeanan dan manifest angkutan barang oleh korporasi di bawah naungan SWM Group harus diperiksa secara menyeluruh tanpa intervensi pihak mana pun.
“Kami mendesak Bea Cukai Sumbagtim mengusut tuntas dugaan pengangkutan kontainer berisi barang ilegal yang diduga berkaitan dengan SWM Group, karena pengawasan kepabeanan harus dijalankan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu, termasuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang,” teriak perwakilan massa di lokasi unjuk rasa, Jumat (23/10/2026).
Sentimen kritis para demonstran tidak hanya terbatas pada persoalan penyelundupan komoditas, melainkan turut menyasar aspek keselamatan transportasi publik di Sumatera Selatan. Massa mengaitkan gurita bisnis pelayaran tersebut dengan insiden kecelakaan air fatal di Sungai Musi, di mana sebuah armada kapal diduga menabrak tiang pelindung jembatan ringan (Light Rail Transit / LRT) Palembang.
Manajemen dari sejumlah perusahaan rekanan, seperti PT Sukses Wahana Maritim (PT SWM), PT Anugrah Niaga Bahari, dan PT Kharisma Bahari, dituntut untuk memberikan klarifikasi terbuka serta memikul tanggung jawab penuh atas kelalaian navigasi yang membahayakan infrastruktur strategis daerah.
GPSB menegaskan komitmennya agar hukum ditegakkan seadil-adilnya serta menolak keras adanya pihak-pihak yang kebal hukum. Mereka juga mengancam akan membawa temuan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi apabila tuntutan tersebut diabaikan dalam waktu dekat.
