JAKARTA, PALEMBANGSEKILAN.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 44 area konversi hutan dan perkebunan wilayah Sumatra Selatan (Sumsel). Temuan itu didapatkan dari hasil pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, lahan yang terbakar meliputi areal sawit, hutan tanaman industri (HTI), KPH, hingga hutan lindung. Sebagian besar titik api juga ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
Karena itu, BNPB mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas (deterrent effect) dinilai sangat krusial agar upaya pemadaman di lapangan tidak sia-sia akibat adanya pihak yang sengaja membakar kembali lahan.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kristomei melalui keterangannya, (18/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Menurut dia, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi erat antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” ujar dia.
Kristomei menambahkan, penanganan karhutla juga perlu melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas operasi di lapangan. Terlebih, penanganan karhutla telah melibatkan ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista, termasuk helikopter. Menurut dia, evaluasi itu penting untuk memastikan bahwa pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan serta jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektivannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” ujar Kristomei.
Menurut dia, BNPB juga akan mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko nantinya diiwajibkan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.
Selain itu, BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC), baik yang berbasis NaCl, maupun inovasi baru seperti penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.
Terkait ekosistem gambut, Kristomei juga meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk merumuskan solusi permanen penanganan lahan gambut di Sumsel dan Kalimantan. Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Kristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta kejujuran data personel di posko lapangan. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai dengan fakta di lapangan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, serta pemeriksaan kesehatan (seperti ronsen paru-paru) bagi para petugas yang telah bekerja keras memadamkan api di lapangan.
“Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” ujar Kristomei.(*)
