Jakarta -Cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kian masif membawa konsekuensi strategis bagi ekosistem kesehatan Indonesia. Ketika proteksi finansial telah menjangkau mayoritas masyarakat, pergeseran prioritas menjadi sebuah keniscayaan: dari sekadar memperluas kepesertaan menuju penjaminan layanan yang bermutu, aman, presisi, dan memberikan kemanfaatan nyata.
Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026 di Jakarta menekankan pentingnya eskalasi kualitas di seluruh jejaring pelayanan. Per 1 September 2026, Program JKN mencakup 284,3 juta jiwa atau 98,6 persen populasi, disokong oleh 23.816 FKTP, 3.221 FKRTL, serta 7.180 sarana penunjang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa besarnya anggaran pembiayaan yang menyerap lebih dari Rp1.279,8 triliun sepanjang 2014 hingga 2025 harus diimbangi dengan efektivitas medis.
“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo.
Beliau mendorong transformasi paradigmatis dari kuantitas menuju kualitas. “Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” kata Pujo.
Guna mengoptimalkan pengalaman peserta, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) serta memperkuat skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) bersama Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).
“Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas,” tutur Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, turut menggarisbawahi krusialnya tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyatakan: “Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat.”
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menyuarakan optimisme senada atas prinsip kebersamaan ini.
“Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN. Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Cak Imin.
Beliau menambahkan, “Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit. Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan baik, menjaga keaktifan kepesertaan, memberikan pelayanan sesuai standar, menggunakan sumber daya secara tepat, serta membangun budaya integritas, transparansi, dan pengawasan bersama. Dengan gotong royong yang kuat, kita optimistis JKN akan terus tumbuh dan memberikan perlindungan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.”
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mutu, BPJS Kesehatan menganugerahkan Seva Paramahita Award 2026 kepada faskes berprestasi. Di antaranya, RSUD Dr. Soetomo (Surabaya) meraih Juara 1 Kategori RS Kelas A, Puskesmas Umbulsari (Jember) Juara 1 Kategori Puskesmas, dan Dr. Efri Yeni (Padang Pariaman) Juara 1 Kategori Dokter Mandiri. Penghargaan khusus juga diberikan kepada faskes di wilayah terpencil, seperti RS Kapal Dr. Lie Dharmawan II dan RS Kapal Ksatria Airlangga. Pada akhirnya, perluasan akses JKN harus diimbangi dengan pelayanan yang bernilai dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. (Nto)
