PALI, PALEMBANGSEKILAN.COM— Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur oleh tawaran bekerja, menikah, maupun keberangkatan ke luar negeri dari pihak-pihak yang belum jelas keabsahannya.
Ia menekankan pentingnya memeriksa secara saksama identitas, legalitas, serta rekam jejak, baik perorangan maupun agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjanjikan peluang ke luar negeri.
“Mewakili DPRD PALI, kami meminta warga PALI agar lebih dulu selektif, teliti dan kenali betul legalitas, indentitas, latarbelakang baik dari individu maupun agen perusahaan TKI yang menjanjikan pekerjaan dan tawaran lain ke luar negeri,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut, Sabtu (12/9/2026).
“Bila perlu silahkan bertanya langsung ke Disnaker PALI atau melakukan kroscek melalui situs resmi SISKOP2MI BP2MI untuk memastikan perusahaan tersebut resmi atau ilegal,” timpalnya.
Firdaus mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati agar niat mulia untuk bekerja dan menyejahterakan keluarga tidak justru berujung pada kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menanggapi kasus Haja Hastina warga PALI yang dilaporkan menghadapi kendala hukum atau personal di Tiongkok Firdaus mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI untuk mengambil tindakan cepat.
“Saya sudah koordinasikan dengan Kadisnaker PALI untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dan yang bersangkutan bisa mendapatkan perlindungan, dan pulang ke Indonesia. Tentu yang paling penting keselamatan beliau,” tegas Firdaus.
Selain upaya penyelamatan, Firdaus menegaskan dukungannya kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara tegas dugaan praktik penipuan atau penyaluran ilegal yang mengarah pada TPPO.
“Kalau memang dalam kasus ini ditemukan dugaan TPPO, tentu kami mendukung aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengusutnya secara tuntas. Kalau terbukti ada tindak pidana, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Ton)
