PALEMBANG, PALEMBANGSEKILAN.COM— Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, resmi mengukuhkan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Sumsel Periode 2026–2029 di Hotel The Zuri Palembang, Jumat (11/9/2026).
Dalam perhelatan tersebut, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Forsesdasi Komwil Sumsel terpilih, H.M. Rahmatullah, S.STP., M.M., beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.
Cik Ujang menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni organisatoris semata, melainkan sebuah peneguhan amanah dan tanggung jawab besar. Forsesdasi diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para sekretaris daerah dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, saya menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh jajaran Pengurus Forsesdasi Komisariat Wilayah Sumatera Selatan Periode 2026–2029 yang baru saja dikukuhkan,” ujar Cik Ujang.
Ia menaruh harapan besar agar kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Komunikasi yang inklusif dan terbuka perlu terus dirawat dengan merangkul seluruh anggota, sehingga Forsesdasi dapat menjadi pilar konsolidasi bagi para sekretaris daerah di Sumsel.
Menurut Cik Ujang, sekretaris daerah memegang posisi krusial dalam menjembatani dan menerjemahkan kebijakan kepala daerah agar terealisasi secara efektif melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Oleh karena itu, Forsesdasi dituntut memberi nilai tambah yang nyata—tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang formulasi solusi atas berbagai dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Kita dituntut untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparatur yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menghadapi kompleksitas tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas daerah. Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kunci utama, di mana Forsesdasi berperan sebagai instrumen penguatnya.
Ia juga mendorong agar pertukaran pengalaman, inovasi, serta praktik baik (best practices) dari setiap daerah dapat terus digalakkan. Dengan demikian, keberhasilan di satu daerah dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi daerah lain dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Saya berharap seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dapat terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” jelasnya.
Menutup arahannya, Cik Ujang berpesan kepada kepengurusan Periode 2026–2029 untuk senantiasa menjaga soliditas, mengedepankan kepentingan publik, serta membangun organisasi yang responsif dan berdampak luas. Keragaman karakteristik tiap daerah hendaknya dijadikan sebagai aset untuk saling memperkaya dan menguatkan.
“Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan perbedaan pengalaman dan karakteristik masing-masing daerah sebagai kekayaan untuk saling belajar, saling menguatkan, dan saling mendukung,” pesannya.
Apresiasi tinggi juga disampaikan Cik Ujang kepada jajaran pengurus periode sebelumnya atas dedikasi serta kontribusi yang telah ditorehkan, yang kini menjadi landasan kokoh bagi kepengurusan yang baru.
Sementara itu, Ketua Forsesdasi Komwil Sumsel, H.M. Rahmatullah, S.STP., M.M., menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayan yang diamanahkan kepadanya untuk memimpin forum tersebut.
“Kita bersinergi dalam Forsesdasi, kita bangun sinergisitas untuk memberikan kontribusi terhadap kabupaten dan kota dan Pemprov Sumsel,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa keselarasan program kerja menjadi fokus utama kepengurusan saat ini.
“Kita juga dalam menyusun rencana kegiatan, harus ada sinkronisasi kabupaten dan kota dan provinsi dan pemerintah pusat,” tambahnya.
