BANYUASIN — Menyongsong masuknya musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan intensif aparat kepolisian. Polres Banyuasin mengimbau seluruh lapisan masyarakat secara tegas untuk tidak mempraktikkan metode pembakaran dalam proses pembukaan maupun pembersihan lahan.
Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino menekankan bahwa tindakan membakar hutan dan lahan tidak sekadar memicu bencana ekologis, melainkan juga berkonsekuensi langsung pada proses hukum.
“Imbauan kami jelas, masyarakat jangan sekali-kali membuka lahan dengan cara membakar. Itu ada pidananya. Jadi, kalau melanggar, siap-siap berhadapan dengan hukum,” katanya kepada media palembangsekilan, Minggu (9/8/2026).
AKBP Risnan menjelaskan, kondisi cuaca yang kian terik meningkatkan eskalasi kerentanan kebakaran. Preseden pembakaran lahan dalam skala kecil berisiko tinggi merembet secara masif akibat terpaan angin, terutama saat menjangkau area semak belukar dan hamparan lahan gambut yang mengering.
Guna mengantisipasi ancaman tersebut, Polres Banyuasin telah merancang serangkaian langkah preventif berkolaborasi dengan instansi lintas sektoral. Strategi ini diterapkan untuk memastikan kesiapan penuh personel maupun matrikulasi peralatan dalam menanggulangi potensi insiden secara responsif.
“Kesiapan karhutla sudah kita lakukan dengan beberapa kali koordinasi bersama BPBD, Manggala Agni, dan pihak terkait lainnya. Kemarin kita juga sudah menggelar apel pasukan dan pengecekan peralatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Risnan mengemukakan bahwa mitigasi karhutla menuntut sinergi kolektif. Mengingat geografis Banyuasin yang terbentang luas serta didominasi kawasan rawan api, upaya penanggulangan tidak dapat bertumpu pada satu institusi semata.
Polres Banyuasin juga telah merampungkan pemetaan dan pengiriman daftar personel untuk diintegrasikan ke dalam Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Karhutla. Tim gabungan ini mengonsolidasikan berbagai pilar, mulai dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga elemen masyarakat setempat.
“Personel sudah kita siapkan untuk bergabung dalam tim terpadu karhutla. Tim ini nantinya bersama-sama dengan BPBD, Manggala Agni, TNI dan unsur masyarakat untuk melakukan pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran,” katanya.
Di samping kesiapsiagaan operasional personel dan alutsista, Polres Banyuasin terus mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi publik secara berkesinambungan.
Risnan mengimbau publik agar tidak mengartikan praktik pembakaran lahan sebagai sebuah kebiasaan yang wajar. Menurutnya, metode konvensional tersebut berpotensi menimbulkan dampak destruktif yang meluas, terlebih di tengah cuaca ekstrem dan terpaan angin kencang.
Masyarakat turut diimbau untuk mengambil peran proaktif dengan segera melaporkan indikasi titik api atau aktivitas pembakaran ilegal. Deteksi dini menjadi kunci utama dalam mengisolasi sebaran api sebelum membahayakan ekosistem sekitar.
“Kami berharap peran aktif masyarakat. Kalau melihat adanya karhutla, segera laporkan kepada perangkat desa atau pihak terkait agar bisa cepat diatasi dan tidak melebar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanggulangan karhutla bukan semata tugas otoritas pemerintah atau aparat penegak hukum. Masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah rawan memegang peranan krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menekan kemunculan titik panas (hotspot).
Polres Banyuasin kembali menegaskan agar warga menghentikan segala bentuk pembakaran tanpa perhitungan, termasuk dalam penyemakan lahan maupun persiapan area pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai karena ingin cepat membersihkan lahan, justru menimbulkan kebakaran yang merugikan banyak orang. Kalau sudah terjadi kebakaran dan meluas, dampaknya bukan hanya kepada pemilik lahan, tetapi juga masyarakat sekitar,” tutupnya.(Nto)
