JAKARTA — Akses terhadap energi penerangan bukan sekadar urusan infrastruktur atau teknis semata, melainkan fondasi utama keadilan sosial dan martabat hidup masyarakat. Ketika sebuah desa diterangi aliran listrik, di situlah roda ekonomi lokal mulai berputar lebih kencang, kualitas pendidikan anak-anak meningkat, dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
Langkah nyata untuk mewujudkan pemerataan tersebut kini memasuki babak penting. Pemerintah menargetkan peresmian lebih dari 1.400 desa berlistrik secara nasional dapat terealisasi sebelum 14 Agustus 2026. Momentum ini dinilai sebagai wujud komitmen kuat kepemimpinan nasional dalam menjawab kebutuhan mendasar warga di pelosok negeri.
Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi. Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai membawa angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah-daerah terpencil.
Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan bahwa kebijakan percepatan ini memiliki dampak jangka panjang yang amat vital bagi daya saing bangsa.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat Program Listrik Desa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor energi diarahkan tidak hanya untuk memperluas infrastruktur, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pemerataan pembangunan nasional,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Target yang ditetapkan sebelum 14 Agustus 2026 bukan sekadar angka atau peresmian simbolis. Lebih dari itu, hadirnya listrik di ribuan desa ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, membawa harapan baru untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama di seluruh pelosok Indonesia.(Nto)
