PALEMBANG — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Fraksi Gerindra Sumsel, meski kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari pilar demokrasi yang harus dihormati, penyampaiannya tetap harus berada dalam koridor etika, santun, objektif, dan menjaga adab berdemokrasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, H. Alwis Gani, SE, MM, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah membatasi ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Namun, ia menyayangkan jika kritik tersebut bergeser menjadi serangan yang bersifat personal.
“Kami tidak membatasi ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik terhadap program-program pemerintah. Kritik itu penting dalam sistem demokrasi, tetapi harus mengedepankan etika dan adab dalam berdemokrasi,” ujar Alwis Gani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Alwis didampingi oleh seluruh jajaran pimpinan dan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel.
Kritik Kebijakan vs Serangan Personal
Alwis menilai, sejumlah pernyataan yang dilemparkan oleh mantan Ketua BEM UGM tersebut sudah keluar dari substansi evaluasi kebijakan dan cenderung menghina pribadi Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau saya melihat, kritik yang disampaikan sudah keluar dari koridornya karena lebih mengarah kepada serangan terhadap pribadi Presiden yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, contohnya misalnya mengatakan Prabowo adalah seperti Iblis , menurut kami itu sudah menyerang pribadi bukan lagi penyerang program,” kata Alwis.
Ia menambahkan bahwa masyarakat maupun kalangan mahasiswa memiliki hak penuh untuk mengoreksi berbagai program strategis nasional, seperti:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Koperasi Desa Merah Putih
Berbagai program strategis pemerintah lainnya.
Gerindra menyadari bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak ada yang sempurna dan selalu memerlukan ruang evaluasi berkala demi perbaikan implementasi di lapangan.
“Kalau yang dikritisi adalah program pemerintah, silakan saja. Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau program lainnya boleh dikritik, dikoreksi, bahkan dievaluasi. Kita menyadari tidak semua program berjalan sempurna dan masih ada kekurangan yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Mengajak Masyarakat Mengawas Bersama
Oleh karena itu, Alwis mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk mengedepankan kritik yang solutif dan konstruktif, bukan sekadar tuduhan yang merendahkan martabat pihak tertentu.
“Kritik yang baik adalah kritik yang membangun serta memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi. Bukan justru melakukan tuduhan atau menyampaikan pernyataan yang sifatnya merendahkan,” tegas Alwis.
Di akhir penyataannya, Fraksi Gerindra mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya program pemerintah di lapangan. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan, masyarakat diimbau memanfaatkan mekanisme pelaporan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintah. Jika ada yang tidak sesuai di lapangan, baik terkait dapur Makan Bergizi Gratis maupun proses penyalurannya kepada penerima manfaat, silakan disampaikan kepada pihak terkait,” tuturnya.
Partisipasi aktif ini dinilai sangat penting agar program-program unggulan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, berbagai temuan di lapangan bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga tujuan program pemerintah benar-benar tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas,” tandasnya.(*)
