JAKARTA — Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), IPB University, dan UPN Veteran Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota pada Jumat (12/6). Dalam aksi tersebut, massa membawa jargon kritik tajam terhadap kondisi perekonomian nasional dan menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan respons atas beban hidup masyarakat yang semakin menghimpit akibat melemahnya nilai tukar rupiah serta penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi.
“Kami turun ke jalan karena kondisi ekonomi riil masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus mendengar jeritan ini dan segera mengambil langkah konkret,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa di lokasi aksi.
Dalam maklumatnya, aliansi mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera memenuhi lima poin tuntutan berikut:
1. Stop Pemborosan APBN: Mahasiswa mengkritik keras pengeluaran anggaran yang dianggap tidak efisien dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat di tengah situasi fiskal yang sulit.
2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM: Mendesak stabilisasi harga pangan serta peninjauan ulang kebijakan harga BBM non-subsidi yang melonjak tajam.
3. Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih: Meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai membebani ruang fiskal negara, memicu pemotongan subsidi di sektor lain, serta rawan masalah tata kelola.
4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil: Menolak perluasan peran atau keterlibatan aparat militer dalam urusan domestik dan institusi sipil.
5. Minta Pemerintah Akui Krisis: Mendesak Presiden dan jajaran kabinet untuk berterus terang mengenai tekanan krisis ekonomi yang sedang terjadi agar kebijakan penanganan bisa dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengelak.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga menjelang malam tersebut berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kelima tuntutan ini dan mengancam akan menggelar aksi gelombang kedua jika pemerintah tidak memberikan respons nyata dalam waktu dekat.(red)
