JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut bertujuan memperkuat integritas dan kapasitas penyelenggara negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang.
Cik Ujang mengatakan, pelatihan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat komitmen para pemimpin daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penguatan integritas sangat penting bagi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa wakil gubernur dan pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Fitroh, penguatan integritas penyelenggara negara menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Melalui PAKU Integritas, KPK mendorong para pemangku kepentingan di daerah untuk menjadi motor penggerak pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi di masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengatakan data penindakan KPK perlu menjadi bahan refleksi bersama agar praktik korupsi tidak terus berulang.
Ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya percaya sinergi yang dibangun bersama KPK akan memberikan manfaat besar bagi daerah,” katanya.
PAKU Integritas 2026 diikuti peserta dari berbagai provinsi, antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara.
Selama pelatihan, peserta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut meliputi pengenalan lingkungan Rumah Tahanan KPK, penyusunan rencana aksi bersama fasilitator, kunjungan ke ruang konferensi pers, hingga sesi interaktif “Tanya Jubir”.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai integritas ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
