Di Forum Literasi Digital, Anggota DPR RI Yudha Novanza Suarakan Gerakan Hemat Energi

JAKARTA, PALEMBANGSEKILAN.COM  – Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Komisi I DPR RI kembali bersinergi menyelenggarakan Webinar Literasi Digital bertajuk “Ketahanan Energi” pada Rabu (20/5/2026).

Perhelatan yang disiarkan langsung dari Studio Cikajang, Jakarta Selatan mulai pukul 14.00 WIB ini menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, sebagai narasumber utama. Diskusi strategis ini juga menghadirkan perspektif ahli dari Ir. Sri Cahaya Khoironi serta Zaky Mahendra, dipandu oleh Ayu Amelia selaku moderator, Alyvia Indria Putri sebagai pembawa acara, serta dimeriahkan oleh penampilan DG Band.

Dalam pemaparannya, Yudha Novanza Utama menegaskan bahwa ketahanan energi nasional merupakan pilar fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi, kedaulatan keamanan, serta keberlanjutan pembangunan Indonesia di tengah dinamika global yang kian eskalatif.

Menurut Yudha, konstelasi tantangan global saat ini mulai dari fluktuasi harga komoditas energi dunia, ketegangan geopolitik internasional, krisis iklim, hingga urgensi transisi energi menuntut Indonesia untuk mengakselerasi kemandirian domestik agar terlepas dari jerat ketergantungan impor.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan listrik atau bahan bakar, tetapi menyangkut masa depan pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga daya saing Indonesia di tingkat global,” ujar Yudha Novanza Utama.

Ia menguraikan bahwa Indonesia dianugerahi potensi energi terbarukan yang melimpah, mencakup energi surya, panas bumi, hidro, angin, hingga bioenergi. Kekayaan alami ini harus dioptimalkan lewat formulasi kebijakan yang adaptif, stimulasi investasi hijau, dan penguatan infrastruktur terintegrasi demi mewujudkan kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Yudha menyoroti krusialnya percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ketergantungan kronis pada energi fosil dinilai membuat postur anggaran negara rentan terhadap gejolak harga pasar global dan pembengkakan subsidi. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi, efisiensi konsumsi, serta ekosistem kendaraan listrik harus terus diperkuat.

Baca Juga :  Hj Eva Susanti, Anggota DPD RI, Bantu Sunatkan Anak Istimewa di Palembang

“Transisi energi harus dipandang sebagai investasi masa depan bangsa. Kita tidak hanya berbicara soal energi hari ini, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang,” tambahnya.

Sebagai representasi legislatif, Yudha menegaskan komitmen Komisi I DPR RI dalam mengawal agenda ketahanan energi nasional melalui optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. DPR RI konsisten mendorong lahirnya payung hukum yang adaptif, transparan, adil, dan berorientasi penuh pada kepentingan nasional. Ia juga mengetuk kesadaran publik, khususnya generasi muda, untuk mematangkan literasi energi serta memanfaatkan teknologi digital secara bijak demi mendukung gerakan efisiensi energi.

Melengkapi perspektif tersebut, Zaky Mahendra membedah arsitektur ketahanan energi Indonesia di tengah eskalasi geopolitik. Merujuk data Dewan Energi Nasional (DEN), Indeks Ketahanan Energi Indonesia tahun 2025 sejatinya berada pada kategori “tahan” dengan skor 7,04. Kendati demikian, Indonesia tidak boleh lengah menghadapi tantangan riil seperti tingginya laju impor, keterbatasan kapasitas kilang domestik, dan dominasi fosil.

Zaky menjelaskan bahwa pemerintah tengah memacu instrumen strategi taktis, meliputi program elektrifikasi, perluasan implementasi biofuel dari B35 menuju B50, peningkatan lifting gas domestik, pembangunan cadangan penyangga energi nasional, hingga revitalisasi kilang (RDMP) guna menekan defisit impor BBM.

Webinar ini menjadi manifestasi komitmen berkelanjutan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI dalam mengedukasi publik. Melalui literasi digital yang inklusif, masyarakat diharapkan kian menyadari bahwa kedaulatan energi bukan sekadar manifesto pemerintah, melainkan kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, lestari, dan berdaya saing global. (Nto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *