Sumsel Maju untuk Semua

Nasrul Halim Tegaskan UKK Sebagai Instrumen Vital Melahirkan Pemimpin PKB yang Visioner

PALEMBANG – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menyelenggarakan agenda strategis berupa Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Sumatera Selatan. Agenda krusial ini diikuti oleh sedikitnya 97 kandidat yang memperebutkan tampuk kepemimpinan di 17 Kabupaten/Kota di wilayah Bumi Sriwijaya.

Pelaksanaan UKK ini dijadwalkan berlangsung khidmat di Hotel Santika Premiere Palembang pada 30 April hingga 1 Mei 2026. Guna menjaga objektivitas dan standar kompetensi nasional, DPP PKB mengutus empat figur senior sebagai dewan penguji, yakni:

  1. Prof. Dr. Halim Iskandar (Ketua Bidang Eksekutif & Legislatif DPP PKB/Anggota Komisi I DPR RI).

  2. Dr. H. Imam Syukri (Ketua Bidang Organisasi, Informasi, dan Komunikasi/Anggota Komisi I DPR RI).

  3. Dr. H. Lalu Hadrian Irfani (Wakil Ketua Komisi X DPR RI).

  4. Idham Arsyad.

Ketua DPW PKB Sumsel, H. Nasrul Halim, menegaskan bahwa momentum ini merupakan kelanjutan organisatoris pasca-Musyawarah Cabang (Muscab) serentak. UKK dirancang sebagai instrumen filtrasi untuk membedah kapasitas intelektual, integritas karakter, serta visi kepemimpinan para calon.

“Jadi UKK nanti, InsyaAllah akan diikuti 97 peserta, yang merupakan calon Ketua DPC 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel,” ujar pria yang akrab disapa Alung ini, Rabu (29/04/2026).

“Intinya UKK itu, DPP ingin melihat kapasitas calon ketua yang ada, dari kepemimpinan kepribadian, program kerja ketika saat menjadi pemimpin kabupaten kota nanti.”

Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, setiap calon ketua yang lolos akan diikat melalui ‘Kontrak Kinerja’. Target-target politik yang dipaparkan dalam UKK bukan sekadar retorika, melainkan instrumen evaluasi yang akan dipantau secara periodik selama masa jabatan lima tahun.

“Dimana setelah disepakati dengan komitmen menjalan program itu bersama DPP, selama kepemimpinan 5 tahun kedepan, dan akan dievakuasi jika dianggap gagal,” tegas Anggota DPRD Sumsel tersebut.

Baca Juga :  Peringati HUT ke-53 PDI Perjuangan, Wabup Muara Enim Hj. Sumarni Tekankan Komitmen untuk Rakyat

Fokus utama dalam kontrak kinerja tersebut mencakup penguatan struktur partai hingga ke level akar rumput (PAC dan Ranting), kaderisasi militan, serta eskalasi perolehan kursi pada Pemilu mendatang.

Target Ekspansi Politik di Sumsel

Secara pragmatis, PKB Sumsel membidik lonjakan raihan kursi legislatif yang signifikan. Saat ini, PKB mengamankan 62 kursi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel. Untuk periode mendatang, target ambisius ditetapkan pada angka 80 kursi, termasuk misi khusus memecah kebuntuan di Kota Prabumulih.

“Yang paling fokus pada Pemilu Legislatif kedepan bisa meningkat kursi di DPRD Kabupaten kota, disamping memenangkan Pilpres dan Pilkada,” jelas Alung.

“Jadi untuk program kerja, setiap calon diminta menyusun program kerja dan banyak macam. Contoh beberapa waktu kedepan, apa program dia dengan membawa panji-panji PKB ditengah masyarakat, sesuai arahan DPP politik kehadiran ditengah masyarakat. Dalam arti terutama anggota legislatif, harus banyak memberikan pelayanan dan bantuan ke masyarakat, sehingga semakin disayang dan dicintai kader PKB oleh masyarakat.”

Dengan kepemimpinan yang kompeten, PKB optimistis mampu mengukuhkan “politik kehadiran” sebagai identitas partai yang menyatu dengan aspirasi rakyat Sumatera Selatan.(Nto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *